Tanpa APBD, Disperindagkop Halbar Genjot Mobil Inflasi ke Desa
HALBAR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kabupaten Halmahera Barat terus menggenjot program Mobil Inflasi Pasar Murah untuk menekan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
Menariknya, program tersebut dijalankan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disperindagkop-UMKM memilih membangun kolaborasi dengan distributor, konsinyasi, dan pelaku UMKM untuk menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga yang tetap terjangkau.
Plt. Kepala Disperindagkop-UMKM Halmahera Barat, Zefanya Murary, mengatakan program Mobil Inflasi Pasar Murah menyasar desa-desa yang berada jauh dari pusat perdagangan dan pasar.
“Pasar murah ini dalam rangka pengendalian harga. Kami menyasar desa-desa di titik tertentu agar masyarakat yang jauh dari sentral ekonomi dan pasar bisa mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau,” kata Zefanya saat ditemui awak media, Jumat (25/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kebutuhan pokok disiapkan, mulai dari beras SPHP, beras premium, telur ayam, minyak goreng Minyak Kita, gula pasir, gula curah hingga air mineral dalam kemasan, baik botol maupun galon.
Zefanya menyebut antusiasme masyarakat di Desa Payo Bobo Saria (Pabos) cukup tinggi. Warga disebut menyambut baik kehadiran pasar murah tersebut dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok.
“Antusiasme masyarakat luar biasa. Banyak masyarakat yang berbelanja. Mereka juga berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara rutin,” ujarnya.
Menurut Zefanya, kehadiran Mobil Inflasi di desa-desa menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan harga, khususnya terhadap komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Untuk 2026, Disperindagkop-UMKM Halmahera Barat memberikan branding program pasar murah tersebut dengan nama Mobil Inflasi. Program itu sebelumnya telah dilaksanakan pada Maret 2026, atau satu minggu sebelum Idulfitri, di Desa Acango, kawasan UMKM.
Memasuki akhir 2026, Disperindagkop-UMKM berencana memperluas dan mengintensifkan pelaksanaan Mobil Inflasi. Mulai Oktober mendatang, kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung dua kali dalam sebulan dengan menyasar desa-desa yang jauh dari pusat pasar.
“Kami langsung turun ke desa-desa sasaran. Ini menjadi komitmen kami kepada masyarakat yang jauh dari pasar agar mereka tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” tegas Zefanya.
Ia menambahkan, program tersebut dapat berjalan tanpa membebani APBD karena Disperindagkop-UMKM membangun kerja sama dengan distributor, konsinyasi maupun pelaku UMKM.
Skema yang digunakan yakni barang dari distributor atau pelaku usaha disediakan terlebih dahulu untuk dijual kepada masyarakat. Setelah barang terjual, pembayaran kemudian dilakukan sesuai kesepakatan.
“Ini tidak menggunakan APBD. Metode yang kami lakukan adalah membangun kolaborasi dengan distributor, konsinyasi maupun UMKM yang bisa memberikan barang terlebih dahulu dengan harga tertentu. Setelah itu kami melakukan pembayaran, sehingga tidak membebani masyarakat dengan biaya yang tinggi,” jelasnya.
Disperindagkop-UMKM Halmahera Barat menargetkan pola tersebut dapat terus diperkuat agar Mobil Inflasi tidak hanya menjadi pasar murah sesaat, tetapi mampu menjangkau masyarakat di desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pusat perdagangan.
Tinggalkan Balasan