Kompolnas Minta Pembangunan Polsek Moti Jadi Prioritas, Fasilitas Dinilai Belum Layak
TERNATE – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti kondisi sarana dan prasarana di Polsek Moti, salah satu kepolisian sektor di wilayah Polres Ternate, Polda Maluku Utara.
Komisioner Kompolnas Ida Oetari Poernamasasi mengatakan, kondisi fasilitas di Polsek Moti perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama terkait dengan anggaran, infrastruktur bangunan, serta tempat tinggal anggota yang dinilai belum layak.
Hal itu disampaikan Ida usai melakukan peninjauan langsung ke Polsek Moti, rumah dinas anggota, hingga Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Ternate, Jumat (24/10/2025).
“Kami tadi ke Polsek Moti. Polsek ini berada di wilayah kepulauan dan kami melihat banyak hal yang harus diatensi – mulai dari anggaran, bangunan, fasilitas Polsek hingga tempat tinggal anggota yang layak agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Ida.
Menurutnya, meski bekerja dengan berbagai keterbatasan, anggota Polsek Moti tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Kompolnas di lokasi tersebut, kata Ida, bertujuan melihat langsung kondisi faktual di lapangan untuk dijadikan bahan laporan dan rekomendasi resmi.
“Kami datang ke sana supaya bisa melihat langsung kondisi yang ada. Ini loh yang perlu dipenuhi – mulai dari komputer hingga sarana kerja lainnya agar kinerja anggota bisa meningkat,” jelasnya.
Ida juga menyoroti terbatasnya fasilitas kendaraan dinas di Polsek Moti. Padahal, menurutnya, ketersediaan kendaraan, terutama roda dua, sangat penting bagi personel Bhabinkamtibmas dalam melakukan patroli dan menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dengan akses yang sulit.
“Bhabinkamtibmas di sana meskipun dengan fasilitas terbatas tetap memiliki kinerja yang baik. Bersyukur Kapolres Ternate sudah menambah dua unit kendaraan roda dua untuk mendukung tugas mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa kunjungan kerja Kompolnas ke Maluku Utara dilakukan dalam rangka pengumpulan data terkait sumber daya manusia, sarana prasarana, serta operasional kepolisian di wilayah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Kompolnas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Salah satu tugas kami adalah mengumpulkan dan menganalisis data untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan kebijakan terkait arah dan pengembangan Polri,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan