Aslan Hasan Asli Putra Maluku Utara Lulus Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor 2025

‎TERNATE – Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2025 resmi mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus. Dari hasil seleksi tersebut, salah satu putra asal Maluku Utara, Aslan Hasan, S.H., M.H., berhasil lulus.

‎Pengumuman kelulusan ini disampaikan setelah seluruh tahapan profile assessment dan wawancara yang berlangsung pada 3–6 November 2025.

‎Dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id), berdasarkan Pengumuman Nomor 54/Pansel/Ad Hoc TPK/XI/2025 tanggal 6 November 2025, terdapat 20 peserta yang dinyatakan lulus, terdiri atas 10 peserta untuk tingkat banding dan 10 peserta untuk tingkat pertama.

‎Untuk tingkat banding, nama-nama yang lulus yakni:

‎‎1. Wahyupi, S.H., M.H. (PT Medan)

‎2. Hasan Udi, S.H., M.H. (PT Palangkaraya)

‎3. Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (PT Jakarta)

‎4. Rudy Sudianto, S.H., M.H. (PT Jakarta)

‎5. Aslan Hasan, S.H., M.H. (PT Maluku Utara)

‎6. Timbul Priyadi, S.H., M.H. (PT Semarang)

‎7. Sukartono, S.H., M.H. (PT Jakarta)

‎8. H. Aswijon, S.H., M.H. (PT Pekanbaru)

‎9. R. Chandrayana F., S.H. (PT Makassar)

‎10. Diah Purwadani, S.H., M.H. (PT Yogyakarta)

‎Sementara untuk tingkat pertama, peserta yang lulus yakni:

‎1. Nazaruddin, S.H. (PT Sulawesi Barat)

‎2. Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H., M.H. (PT Medan)

‎3. Muhammad Faizal, S.H., M.M. (PT Kepulauan Riau)

‎4. Reni Purba, S.H. (PT Jakarta)

‎5. Chairul Azmi, S.H., M.H. (PT Medan)

‎6. Didik Purna Irawan, S.H., M.H. (PT Jakarta)

‎7. Nor Aaniah, S.H., M.Kn. (PT Banjarmasin)

‎8. Anton Hutomo Sugiarto, S.H., M.Kn. (PT Surabaya)

9. Yenni, S.H., M.Si. (PT Palembang)10. Teguh Bambang Rustanto, S.H., M.H. (PT Jakarta)

‎Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

‎Ia juga menyampaikan bahwa para peserta yang lulus diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai tahap lanjutan sebelum diangkat secara resmi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor.

‎Selain itu, peserta diminta untuk menyiapkan berkas pendukung sebagai bahan pengisian atau lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai formulir yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).