Bupati James Turun Langsung, Pastikan Proyek KNMP Saria Segera Dibangun
HALBAR – Bupati Halmahera Barat, James Uang, turun langsung ke Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
James datang bersama Wakil Sah PPK Kementerian, Wakil Ketua I DPRD Halmahera Barat, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halbar, Kepala Dinas PUPR Halbar, Kabag Humas, Penyuluh Perikanan Madya serta jajaran Kecamatan Jailolo.
Kedatangan Bupati bersama rombongan mendapat sambutan dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Saria.
Di hadapan awak media, James menegaskan bahwa pemerintah daerah turun langsung untuk memastikan seluruh kesiapan lokasi sebelum program KNMP mulai dikerjakan.
“Yang lalu kan kita sudah berkunjung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengajukan proposal tentang program Kampung Nelayan Merah Putih,” kata James.
Menurutnya, program KNMP merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
James menyebut Halmahera Barat tahun ini mendapatkan program KNMP di tiga desa, yakni Desa Saria Kecamatan Jailolo, Desa Sidangoli Dehe, serta Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan.
“Kita berterima kasih kepada pihak kementerian bahwa tahun ini Halmahera Barat mendapatkan tiga desa,” ujarnya.
Ia memastikan program tersebut diharapkan terus berlanjut dan bertambah pada tahun berikutnya. Karena itu, James meminta masyarakat nantinya menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang dibangun pemerintah pusat secara maksimal.
“Bantuan yang akan dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui balai ini ketika dibangun, diharapkan dimanfaatkan dan dijaga dengan baik sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat nelayan,” tegasnya.
James juga menegaskan bahwa persoalan lahan untuk pembangunan KNMP di Desa Saria pada prinsipnya tidak lagi menjadi hambatan.
“Lahan di Desa Saria bisa dibilang clear, tidak ada masalah. Yang masih dipastikan itu di Sidangoli Dehe,” jelasnya.
Menurut James, persoalan di Sidangoli Dehe perlu dipastikan karena lokasi pembangunan berada di kawasan mangrove. Selain itu, akses jalan masuk juga berada di atas lahan masyarakat yang telah memiliki sertifikat.
“Makanya hari ini kami berkunjung ke sana untuk memastikan semua lahan itu,” katanya.
Lebih jauh, James mengungkapkan bahwa kontrak pembangunan sudah ada. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi persoalan yang menghambat pelaksanaan pembangunan KNMP di tiga desa tersebut.
“Hari ini kontraknya sudah ada, tinggal pembangunannya. Saya sangat berharap di tiga desa ini tidak ada masalah. Clear and clear, pembangunan segera dibangun karena kontrak sudah ada,” tegas James.
Di sisi lain, persoalan talud penahan ombak menjadi salah satu perhatian serius dalam kunjungan tersebut.
Kondisi pesisir Desa Saria yang berhadapan dengan ancaman gelombang tinggi dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan masyarakat maupun keberlangsungan kawasan pembangunan KNMP ke depan.
James mengakui pembangunan talud membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu, Pemkab Halbar akan berkoordinasi dengan pihak balai maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mencari solusi.
“Talud itu butuh anggaran yang besar. Tentunya berkoordinasi dengan balai, koordinasi dengan pihak Provinsi Maluku Utara. Kalau tidak, bahaya juga bagi masyarakat Desa Saria dalam proses jangka panjang,” ungkapnya.
James menegaskan, persoalan talud tidak bisa diselesaikan secara bersamaan dengan program utama KNMP. Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan yang menjadi program Kementerian Kelautan dan Perikanan terlebih dahulu, kemudian mencari solusi terhadap kebutuhan talud.
“Harus dipilah. Selesai dari program pembangunan yang akan dibangun oleh Kementerian Kelautan melalui balai, kemudian masalah talud kita koordinasi dulu dengan pihak balai agar bisa diatasi ke depan. Ini tidak serta-merta jadi semua,” ujarnya.
Ia juga mengakui kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kementerian terkait akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kita tahu sekarang kondisi keuangan ini sama semua yang dialami Pemda provinsi, kita begitu juga di kementerian-kementerian terkait, semua dengan konsekuensi efisiensi anggaran yang ada. Jadi kita step by step mengatasi ini secara bertahap,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan