Ketua KPU Halmahera Utara Tutupi Pengembalian Temuan BPK

Ketua KPU Halut Abdul Djalil (Dok/istimewa)

HALUT – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Abdul Djalil, terkesan menutup-nutupi informasi terkait tindak lanjut pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Sikap tersebut mencuat ketika dikonfirmasi mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap pengelolaan anggaran Pilkada 2024 di lingkungan KPU Halmahera Utara.

Temuan itu tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam dokumen tersebut, BPK secara khusus menyoroti pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja yang dinilai tidak sesuai ketentuan pada KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai realisasi tindak lanjut, termasuk apakah pengembalian atas temuan tersebut telah dilakukan atau belum, Abdul Djalil tidak memberikan penjelasan secara terbuka.

Ia justru meminta agar informasi mengenai penyelesaian temuan dikonfirmasi langsung kepada BPK.

“Yang namanya hukum negara itu harus bersurat. Kalau informasi terkait tindak lanjut temuan itu sudah diselesaikan, bisa konfirmasi juga ke BPK apakah Halut sudah diselesaikan atau belum. Kalau kamu sudah tindak lanjut sesuai arahan BPK,” ujar Abdul Djalil saat di konfirmasi, Kamis (18/11/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa data secara terperinci hanya dapat disampaikan melalui dokumen resmi, seperti surat, formulir, dan berkas administrasi lainnya.

“Iya, kalau data-data detail kan akan sodorkan surat-surat, formulir dan sebagainya,” katanya.

Bahkan, Abdul Djalil beralasan tidak dapat memotret maupun membagikan dokumen yang berkaitan dengan tindak lanjut temuan tersebut karena merupakan dokumen negara.

“Tidak mungkin saya foto dan bagikan karena ini dokumen negara,” tegasnya.

Pernyataan tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Pasalnya, persoalan pengelolaan dana hibah Pilkada merupakan bagian dari penggunaan anggaran publik yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik tentu berhak mengetahui apakah rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, berapa nilai yang harus dikembalikan, berapa yang sudah disetorkan, serta apakah masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan.

Alasan dokumen negara juga perlu diperjelas. Sebab, keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan berbeda dengan membuka seluruh dokumen administrasi yang mungkin dikecualikan dari akses publik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan terperinci dari Abdul Djalil mengenai nilai pengembalian, bukti penyetoran, maupun status penyelesaian rekomendasi BPK tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini