Kejari Halbar Ungkap Alasan Periksa Bupati dan Wakil Bupati dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos Rp 6 Miliar
HALBAR – Kejaksaan Negeri Halmahera Barat akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait pemeriksaan Bupati Halmahera Barat, James Uang, dan Wakil Bupati Djufri Muhammad dalam penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp 6 miliar di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Halmahera Barat, Abe Hutasuhut, dalam keterangan persnya menyampaikan pemeriksaan terhadap kedua pimpinan daerah tersebut benar dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus), pada hari ini.
Ia menjelaskan, Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan penyimpangan bantuan sosial pada Dinsos P3A Halmahera Barat tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Bupati diperiksa sejak pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.40 WIT. Sedangkan Wakil Bupati diperiksa sejak pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT,” jelas Abe, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan keterangan serta memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani oleh tim penyidik.
Abe juga mengungkapkan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 179 orang saksi. Mereka terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Sekretaris Daerah dan mantan Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugasnya sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain itu, pemeriksaan juga telah dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, pejabat dan pegawai Dinsos P3A, Unit Layanan Pengadaan (ULP), pihak penyedia, 130 kepala desa, serta unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Barat.
Lebih lanjut, Kejari Halbar menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan saksi tersebut bertujuan memperoleh keterangan yang diperlukan untuk membuat terang perkara.
Pemeriksaan terhadap saksi, kata Abe, merupakan tahapan yang lazim dalam proses penyidikan dan dilakukan terhadap setiap pihak yang dinilai mengetahui peristiwa yang sedang diselidiki.
Terkait materi pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati maupun saksi lainnya, pihak Kejaksaan belum dapat menyampaikan kepada publik karena hal tersebut merupakan bagian dari substansi penyidikan.
“Kami bekerja secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.
Kejari Halmahera Barat memastikan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi bansos yang bersumber dari anggaran tahun 2023 dan 2024 tersebut akan disampaikan kepada publik pada kesempatan berikutnya.
Pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan Kejari Halbar dalam mengusut dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial dengan nilai lebih dari Rp 6 miliar di Kabupaten Halmahera Barat.
Tinggalkan Balasan