Uang Negara Rp 42,9 Miliar RSP Halbar Mangkrak! Netizen Desak Koko Laos dan James Uang Ditangkap
TERNATE – Nama pengusaha Jhoni alias Koko Laos kembali menjadi sorotan dalam polemik mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara.
Proyek yang menelan anggaran negara sekitar Rp 42,9 miliar itu kini menjadi ujian serius bagi keberanian Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran.
Desakan publik semakin keras. Warganet meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam kegagalan proyek tersebut.
Nama Koko Laos ikut diseret dalam gelombang tuntutan tersebut. Publik mendesak agar pengusaha itu diperiksa secara transparan, termasuk menelusuri aliran dana, keterlibatan perusahaan, serta hubungan bisnisnya dengan pelaksanaan proyek RSP Halbar.
Sebuah unggahan TikTok yang mengangkat persoalan ini bahkan viral dengan 17,2 ribu penayangan, 296 likes, 45 komentar, dan 94 kali dibagikan.
Salah satu komentar datang dari akun @Rafly Mm yang menulis:”Kalau terbukti tangkap saja jangan segan-segan, jangan berikan kesempatan terutama yang namanya berinisial Koko, blacklist perusahaannya. Penjarakan, miskinkan, dan sita asetnya.”
Desakan juga diarahkan kepada Bupati Halmahera Barat, James Uang. Akun @Ko Iki menuliskan komentar, “Tangkap Jemz tu.”
Gelombang kritik tersebut memperlihatkan besarnya tuntutan masyarakat agar dugaan penyimpangan proyek RSP Halbar dibuka secara terang-benderang.
Pakar hukum keuangan negara, Dr. Hendra Karianga, SH., MH., sebelumnya secara terbuka mendesak Kejati Maluku Utara mengusut tuntas perkara RSP Halbar.
Hendra menilai terdapat persoalan serius yang harus dibongkar, terutama menyangkut dugaan kerugian negara, pertanggungjawaban anggaran, serta keputusan pemindahan lokasi pembangunan.
Ia meminta penyidik menelusuri peran Jhoni alias Koko Laos dan Bupati James Uang. Keduanya harus diperiksa berdasarkan bukti dan kapasitas masing-masing dalam rangkaian pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Hendra, perkara ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian.
”Kasus RSP Halbar sudah dua Kajati berganti, jadi mohon Kejati yang baru jangan lagi berpolemik. Kejati yang baru harus usut sampai tuntas,” tegasnya.
Desakan tersebut menjadi tantangan terbuka bagi Kejati Maluku Utara. Jangan sampai persoalan proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini terus menjadi polemik, sementara masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganannya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 15/A/LHP/XIX/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025, terdapat sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan pembangunan RSP Halbar.
Salah satu persoalan yang mencolok adalah pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tercatat belum menyelesaikan pembebasan lahan, meskipun anggaran sekitar Rp 507 juta telah dicairkan.
Tak hanya itu, realisasi anggaran sekitar Rp17 miliar juga menjadi sorotan karena terdapat pembayaran yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai.
Temuan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri ke mana uang negara mengalir, siapa yang menerima pembayaran, pekerjaan apa yang benar-benar dilaksanakan, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Publik berhak mendapatkan jawaban atas pertanyaan mendasar: bagaimana anggaran puluhan miliar rupiah dapat terserap, sementara pembangunan rumah sakit justru mangkrak?
Persoalan lainnya adalah pemindahan lokasi pembangunan dari Desa Jano, Kecamatan Loloda, ke Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu.
Kebijakan yang dikaitkan dengan keputusan Bupati James Uang tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh. Penyidik harus memastikan apakah pemindahan lokasi telah melalui prosedur yang benar, memiliki dasar administrasi dan teknis yang sah, serta tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Jika terdapat pelanggaran hukum, siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.
Jangan sampai kebijakan pemindahan lokasi justru menjadi awal dari persoalan yang membuat proyek pelayanan kesehatan masyarakat tersebut gagal diselesaikan.
Kini bola berada di tangan Kejati Maluku Utara di bawah kepemimpinan Roberthus Melchisedek Tacoy.
Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Penanganan perkara harus menjawab seluruh persoalan, termasuk dugaan penyimpangan anggaran, pihak penerima pembayaran, tanggung jawab pelaksana proyek, serta peran pengambil kebijakan.
Nama Koko Laos yang terus menjadi sorotan publik harus mendapatkan kejelasan melalui pemeriksaan yang objektif dan profesional. Begitu pula Bupati James Uang dan seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.Jika alat bukti telah mencukupi dan ditemukan unsur tindak pidana, Kejati harus berani menetapkan langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus RSP Halbar bukan persoalan kecil. Ini menyangkut uang negara puluhan miliar rupiah dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Jangan biarkan uang negara menguap tanpa pertanggungjawaban. Bongkar seluruh pihak yang terlibat, telusuri aliran dananya, dan proses siapa pun yang terbukti melanggar hukum!
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari Jhoni alias Koko Laos dan Bupati James Uang terkait desakan serta berbagai persoalan tersebut masih diperlukan. Hak jawab tetap terbuka.
Tinggalkan Balasan