Aliong Mus Jadi Terdakwa Korupsi Isda Rp 17,5 Miliar, Jaksa Ungkap Aliran Rp 2,4 Miliar

Mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus saat jalani sidang di PN Ternate (Dok/istimewa)

TERNATE – Mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, akhirnya duduk di kursi pesakitan. Ia resmi menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Pulau Taliabu senilai Rp 17,5 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Ternate, Senin (10/11/2026).

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengungkap dugaan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 8 miliar.

Tak hanya itu, JPU juga membeberkan adanya aliran dana sebesar Rp 2,4 miliar yang disebut diterima Aliong Mus dalam perkara tersebut.

“Kerugian negara mencapai Rp 8 miliar lebih. Terdakwa menerima aliran dana Rp 2,4 miliar,” tegas JPU saat membacakan surat dakwaan.

Aliong Mus didakwa menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto UU Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Tipikor. Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Usai mendengarkan dakwaan jaksa, tim penasihat hukum Aliong Mus yang dipimpin Gafar Tuanane menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan.

Dengan demikian, persidangan akan berlanjut pada Kamis (12/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU.

Kasus dugaan korupsi proyek Isda Pulau Taliabu ini sebelumnya juga menyeret sejumlah pihak lainnya.

Yopi Saraung, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, telah divonis enam tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, Melankton Relandesang selaku kontraktor dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Adapun mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Suprayitno, masih menjalani proses persidangan dalam perkara terpisah.

Kini, perhatian publik tertuju pada persidangan Aliong Mus. Mantan kepala daerah dua periode tersebut harus menghadapi proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam perkara yang menyeret anggaran daerah belasan miliar rupiah.

Persidangan selanjutnya akan menjadi momentum bagi jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi dan mengungkap lebih jauh konstruksi perkara tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini