Kajati Tegaskan Kasus KONI Rp 12 Miliar Tak Boleh Diintervensi, Siapa Pun Terlibat Harus Diungkap!
TERNATE – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 12 miliar harus berjalan profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Tacoy menegaskan, tidak boleh ada kepentingan maupun pesanan pihak tertentu dalam proses penegakan hukum. Seluruh tahapan penyidikan harus murni berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada prosesnya. Minimal harus ada dua alat bukti. Bukti itu harus bersesuaian satu dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri,” tegas Tacoy kepada Redaksi Kierapost.com, Selasa (10/11/2026).
Jaksa dua bintang itu mengakui, mengungkap perkara korupsi bukan pekerjaan mudah. Penyidik harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan informasi, memeriksa saksi, menelusuri dokumen, hingga menemukan keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya.
Ia juga mengingatkan agar informasi yang belum teruji kebenarannya tidak berkembang menjadi bola liar yang dapat merugikan pihak tertentu.
Tacoy menegaskan, hak asasi setiap orang, baik saksi maupun pihak yang berpotensi menjadi tersangka, wajib dihormati dalam proses penegakan hukum.
Asas praduga tak bersalah, kata dia, harus tetap menjadi prinsip utama hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Jangan sampai kita berprasangka. KUHAP menganut asas praduga tak bersalah. Hak-hak setiap orang harus dijaga karena proses hukum juga bisa diuji melalui praperadilan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Tacoy juga memberikan peringatan keras terkait potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara korupsi di Maluku Utara, termasuk kasus KONI.
Ia memastikan penanganan perkara harus murni berdasarkan pertimbangan yuridis, bukan karena tekanan, kedekatan, maupun kepentingan pihak tertentu.
Bahkan, sejak tiga hingga empat hari setelah dilantik sebagai Kajati Maluku Utara, Tacoy mengaku telah menyurati Gubernur Maluku Utara dan Kejaksaan Agung untuk mengantisipasi adanya oknum yang mencatut nama dirinya maupun institusi kejaksaan.
Surat tersebut merupakan penegasan bahwa tidak ada pihak yang bisa menggunakan nama Kajati atau kejaksaan untuk meminta proyek, mengurus perkara, ataupun kepentingan tertentu.
“Kalau ada yang menggunakan nama saya atau kejaksaan untuk kepentingan tertentu, meminta proyek atau mengurus perkara, itu tidak benar. Penanganan perkara harus murni yuridis, tidak boleh ada pesanan atau kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah KONI Maluku Utara Tahun Anggaran 2024, sejumlah pos belanja menjadi perhatian penyidik.
Di antaranya pengadaan suku cadang kendaraan dinas, sewa gedung sekretariat, konsumsi staf, jasa servis kendaraan, hingga biaya perjalanan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.
Penyidik juga menelusuri anggaran perlengkapan cabang olahraga, bahan bakar minyak (BBM) kontingen, pemeriksaan kesehatan atlet, rapat rutin, publikasi media, serta konsumsi berbagai kegiatan internal KONI.
Sejumlah pengeluaran tersebut diduga memiliki persoalan dalam kelengkapan bukti administrasi. Penyidik masih mendalami kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukan serta pertanggungjawabannya.
Penelusuran juga diarahkan pada aliran dana, dokumen pertanggungjawaban, pihak penerima anggaran, hingga kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya mantan Ketua KONI Maluku Utara, Djasman Abubakar, mantan bendahara KONI, serta sejumlah saksi lainnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai konstruksi perkara dan menelusuri pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan dana hibah tersebut.
Tacoy menegaskan, penyidik harus bekerja secara menyeluruh untuk mengetahui apakah dugaan penyimpangan dilakukan secara individual atau melibatkan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan maupun mengambil keputusan.
Publik kini menanti keseriusan Kejati Maluku Utara dalam menuntaskan perkara dana hibah KONI senilai Rp 12 miliar tersebut.
Penegasan Kajati mengenai penanganan perkara tanpa intervensi diharapkan menjadi jaminan bahwa proses hukum berjalan objektif dan siapa pun yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Tinggalkan Balasan