Dituding Intervensi Pemdes Guruapin, Kuasa Hukum Polwan Angkat Bicara
TERNATE – Kantor Hukum Saiful Djanwar dan Fadli Marsaoly selaku kuasa hukum anggota Polwan Polda Maluku Utara inisla Brikpol C membantah keras pemberitaan yang menyebut kliennya diduga mencampuri urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan Kieraha Post edisi 11 November 2026 berjudul “Campuri Urusan Pemdes Guruapin, Oknum Polwan Polda Malut Dilaporkan ke Mabes Polri.”
Kuasa hukum menilai, penyampaian pendapat, kritik maupun masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk intervensi atau tindakan melawan hukum.
Saiful Djanwar dan Fadli Marsaoly menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pejabat publik.
“Kritik masyarakat bukanlah pelanggaran hukum.Kepala desa merupakan pejabat publik yang harus siap menerima masukan, evaluasi, dan kritik dari masyarakat. Jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas, apalagi alasan untuk menutup ruang kebebasan berpendapat,” tegas Saiful, Sabtu (14/11/2026).
Menurut mereka, kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Mereka juga mengingatkan bahwa kepala desa merupakan pejabat yang mengemban amanah masyarakat, bukan pemilik desa. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah desa, lanjut mereka, tidak semestinya langsung dipandang sebagai serangan pribadi ataupun upaya menjatuhkan kewibawaan kepala desa.
Meski demikian, mereka mengakui bahwa setiap anggota Polri tetap terikat pada aturan disiplin dan kode etik profesi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Menurut mereka, perlu ada pembedaan yang jelas antara penggunaan hak pribadi sebagai warga negara dengan tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan institusi.
“Jangan mencampuradukkan antara hak seseorang menyampaikan pendapat dengan penyalahgunaan jabatan. Sepanjang kritik disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa menyalahgunakan kewenangan, menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian, maka persoalannya harus dilihat secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.
Kedua advokat tersebut juga meminta agar Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tidak ditafsirkan secara berlebihan, seolah-olah setiap kritik terhadap pejabat publik otomatis merupakan pelanggaran kode etik.
“Silakan menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi jangan sampai mekanisme tersebut justru menjadi instrumen untuk menekan atau membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Semua harus diuji secara objektif,” katanya.
Menutup keterangannya, kedua kuasa hukum kembali mengingatkan agar semua pihak memahami perbedaan antara kritik masyarakat dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
“Kritik bukanlah permusuhan. Masukan bukanlah intervensi. Dan menyampaikan pendapat bukanlah tindakan melawan hukum sepanjang dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan,” tandas mereka.Bahkan, keduanya meminta pejabat publik agar tidak menjadikan kritik sebagai ancaman terhadap kedudukannya.
Kalau tidak siap menerima kritik dan masukan masyarakat, untuk apa menduduki jabatan publik? Jabatan itu adalah amanah, bukan kekuasaan yang membuat seseorang kebal terhadap evaluasi. Lebih baik melakukan introspeksi dan evaluasi diri daripada menjadikan kritik masyarakat sebagai persoalan hukum,” tutupnya.
Kantor Hukum Saiful Djanwar dan Rekan menegaskan akan terus memberikan pendampingan serta perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan kliennya.
Sementara itu, bantahan tersebut merupakan pandangan dan pernyataan dari pihak kuasa hukum.
Adapun penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun kode etik tetap menjadi kewenangan institusi berwenang melalui proses pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang sah.
Tinggalkan Balasan