Kejari Haltim Tahan Mantan Kepala Puskesmas Buli, Kasus Korupsi Dana BOK
HALTIM – Kejaksaan Negeri Halmahera Timur melalui Seksi Tindak Pidana Khusus resmi menahan mantan Kepala Puskesmas Perawatan Buli berinisial N.A.K., terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2022.
Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, penelusuran dokumen, pemeriksaan ahli hingga pengumpulan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Firdaus Effendi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
“Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, penyidik menilai terdapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan N.A.K. sebagai tersangka,” kata Firdaus saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, N.A.K. ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-199/Q.2.18/Fd.2/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026. Pada tahun 2022, tersangka diketahui menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Buli sekaligus pengelola anggaran BOK.
Dalam perkara ini, anggaran BOK Puskesmas Perawatan Buli bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022, dengan total pagu sebesar Rp1.660.060.000.
Sementara itu, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 1.421.097.670.
Dalam konstruksi perkara, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Di antaranya, kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/atau tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai dalam dokumen pertanggungjawaban, hingga dugaan pemalsuan dokumen pendukung.
Selain itu, ditemukan pula dugaan penggunaan tanda tangan dan cap stempel yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta praktik pinjam nama pelaksana kegiatan.
“Dugaan penyimpangan tersebut meliputi kegiatan yang tidak dilaksanakan, pembayaran yang tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban, pemalsuan dokumen pendukung, serta praktik pinjam nama pelaksana,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur melalui laporan Nomor: 95/703/LHA-PKKN/IX/2026 tertanggal 1 September 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 524.562.000.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan terkait dalam KUHP Nasional.
Subsider, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama beserta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Firdaus juga menjelaskan, penahanan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup.
Sejumlah alasan penahanan di antaranya adanya kekhawatiran tersangka mempersulit proses pemeriksaan, melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangi tindak pidana.
Atas dasar tersebut, N.A.K. resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Ternate selama 20 hari, terhitung sejak 12 November hingga 1 Desember 2026.
“Kejaksaan Negeri Halmahera Timur menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Kejari Halmahera Timur juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.
“Penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan