Campuri Urusan Pemdes Guruapin, Oknum Polwan Polda Malut Dilaporkan ke Mabes Polri
SOFIFI – Seorang oknum Polisi Wanita (Polwan) berinisial Briptu C yang bertugas di Polda Maluku Utara terancam dilaporkan ke Propam Polda Malut hingga Divisi Propam Mabes Polri.
Pasalnya, yang bersangkutan diduga ikut memberikan sejumlah komentar di media sosial Facebook saat berlangsungnya pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa.
Oknum Polwan tersebut diduga menggunakan akun Facebook bernama Indrawaticindra untuk berkomentar dalam siaran langsung (live streaming) yang ditayangkan salah satu warga ketika pertemuan berlangsung.
Sejumlah komentar yang diduga dituliskan akun tersebut dinilai mengarah pada Pemerintah Desa Guruapin dan Pemerintah Kecamatan. Bahkan, komentar itu kini dipersoalkan karena dianggap berpotensi memengaruhi opini publik dan memperkeruh persoalan di tengah masyarakat.
Kuasa Hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis, advokat sekaligus praktisi hukum pada Kantor Hukum Wahyuningsih Madilis & Partner, menyatakan keberatannya atas dugaan tindakan tersebut.
“Yang kami persoalkan adalah kapasitas yang bersangkutan sebagai anggota Polri aktif. Seorang aparat penegak hukum seharusnya memahami batasan dan tanggung jawab profesinya, termasuk ketika menggunakan media sosial,” tegas Wahyuningsih kepada Kierahapost.com, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, anggota Polri seharusnya mampu menjaga posisi profesional ketika terjadi persoalan antara masyarakat dan pemerintah desa.
“Polri seharusnya menjadi penengah, bukan justru menimbulkan persepsi keberpihakan. Jangan sampai komentar di media sosial malah memperkeruh persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Wahyuningsih juga mengaku keberatan karena komentar yang dipersoalkan tersebut dinilai berdampak terhadap citra Pemerintah Desa Guruapin.
“Jangan sampai komentar seorang anggota Polri justru menambah mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Ini bukan persoalan sederhana, karena menyangkut kepercayaan publik dan tanggung jawab profesi,” ungkapnya.
Ia pun meminta oknum Polwan berinisial C memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai komentar tersebut, termasuk memastikan apakah akun Facebook yang dimaksud benar merupakan miliknya.
“Kalau memang benar yang bersangkutan anggota Polri aktif dan akun tersebut miliknya, harus ada penjelasan. Kami ingin persoalan ini terang dan tidak menjadi spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Wahyuningsih.
Tidak berhenti pada keberatan secara lisan, pihak kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan pengaduan resmi kepada Propam Polda Maluku Utara hingga Divisi Propam Mabes Polri.
Wahyuningsih meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif, termasuk memastikan kepemilikan akun, konteks komentar, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan etik dan disiplin anggota Polri.
Menurutnya, setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan institusi, baik dalam menjalankan tugas maupun ketika beraktivitas di ruang digital.
Jika dugaan tersebut terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, pihaknya berharap ada penanganan sesuai mekanisme hukum dan kode etik profesi Polri.
Hingga berita ini diterbitkan, Kierahapost.com masih berupaya meminta konfirmasi dari oknum Polwan berinisial C maupun pihak Polda Maluku Utara. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi pihak terkait.
Tinggalkan Balasan