Praktisi Hukum Desak Kejari Tetapkan Bupati Halbar Tersangka, Diduga Otak Kasus Bansos Rp 6 Miliar
HALBAR – Praktisi hukum Maluku Utara, Agus Salim Tampilang, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat segera menuntaskan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp 6 miliar.
Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa saksi, tetapi juga mengusut dugaan keterlibatan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang disebut-sebut sebagai pihak di balik pengelolaan bantuan tersebut.
Agus menegaskan, penyidik harus berani mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat yang diduga memiliki peran penting dalam perkara tersebut.
Menurut Agus, keterangan terkait meninggalnya salah satu saksi yang sebelumnya mengetahui keberadaan barang bantuan perlu diluruskan. Ia menyebut, bantuan sosial tersebut bukan ditampung di dalam rumah saksi, melainkan di sebuah gudang yang berada di samping rumah.
“Jangan salah menyampaikan informasi. Barang bukti bansos itu berada di gudang samping rumah, bukan di dalam rumah. Klien saya telah menyampaikan langsung informasi tersebut sebelum meninggal dunia,” tegas Agus saat di konfirmasi,Sabtu (14/11/2026).
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari klien, terdapat dugaan bahwa Bupati James Uang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan bansos tersebut.
Bahkan, Agus menyebut beras yang disalurkan kepada masyarakat diduga tidak sesuai dengan daftar maupun spesifikasi bantuan yang seharusnya diterima para penerima manfaat.
“Secara terang klien saya menyampaikan bahwa Bupati yang bekerja. Bahkan beras yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam daftar. Semuanya harus diperiksa dan dibuktikan,” ujarnya.
Agus mendesak Kejari Halmahera Barat mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, penyidik tidak boleh berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, tetapi harus menelusuri siapa pihak yang mengatur, mengendalikan, hingga mengambil keputusan dalam pengadaan bansos tersebut.
“Kalau memang terbukti dan alat buktinya cukup, segera tetapkan tersangka. Jangan hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu. Harus ditemukan siapa otak intelektual di balik dugaan penyimpangan ini,” tandasnya.
Dugaan penyimpangan dana bansos lebih dari Rp 6 miliar tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya turut menjadi sorotan.
Dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam proses pengadaan juga menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran, penunjukan penyedia, penetapan harga, proses pembelian, hingga pendistribusian bantuan kepada masyarakat.
Penyidik juga perlu menelusuri dokumen kontrak, bukti pembayaran, kesesuaian volume dan kualitas barang, serta aliran dana guna memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Publik kini menanti keberanian Kejari Halmahera Barat untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Jangan sampai dugaan penyimpangan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil hanya berhenti pada pemeriksaan saksi, sementara pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak tersentuh hukum.
Hingga kini, dugaan penyimpangan dana bansos tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan. Pemeriksaan maupun penyebutan nama Bupati James Uang tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahan pidana yang bersangkutan.
Namun, desakan agar perkara ini dibongkar hingga ke aktor utama semakin menguat. Kejari Halbar dituntut membuktikan bahwa penegakan hukum tidak pandang jabatan, termasuk ketika dugaan perkara menyangkut pejabat tertinggi di daerah.
Tinggalkan Balasan