Kabag Kesra Halbar Buka Suara soal Dugaan Penyimpangan Dana Beasiswa Ratusan Juta
HALBAR – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Halmahera Barat, Asrawi Basrah, akhirnya angkat bicara terkait dugaan penyimpangan penyaluran dana beasiswa senilai Rp 435 juta pada Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
Asrawi menanggapi temuan tersebut dengan menyebut bahwa dana beasiswa yang telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima, kemudian diminta untuk dikembalikan, tentu akan memberatkan para mahasiswa penerima bantuan.
“Kalau terkait uang yang sudah diberikan lalu disuruh pengembalian, kasihan juga orang yang menerima beasiswa. Sebab, uang beasiswa tersebut sudah masuk ke masing-masing rekening penerima,” ujar Asrawi kepada Kierahapost.com,Minggu (15/11/2026).
Ia juga menjelaskan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar para penerima dapat menyelesaikan pendidikan dan nantinya kembali ke Halmahera Barat untuk mengabdi.
Menurutnya, biaya pendidikan kedokteran hingga menyelesaikan studi dapat mencapai hampir Rp 600 juta. Karena itu, pemerintah daerah memberikan bantuan untuk meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa, meskipun sebagian penerima dinilai mampu secara ekonomi.
Asrawi turut menyampaikan bahwa sebelum menerima bantuan, para mahasiswa telah membuat surat keterangan tidak mampu sebagai bagian dari proses pengajuan beasiswa.
Namun demikian, persoalan administrasi menjadi catatan dalam temuan pemeriksaan. Ia menyebut bantuan tersebut telah disalurkan melalui rekening masing-masing mahasiswa penerima.
Sementara itu, dugaan penyimpangan dana beasiswa senilai Rp 435 juta tersebut menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran bantuan yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 23 orang menerima bantuan beasiswa dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta hingga Rp 100 juta. Dua penerima masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 100 juta untuk pendidikan kedokteran.
Persoalan yang menjadi perhatian BPK adalah tidak adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari seluruh penerima bantuan. Padahal, dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan dan kriteria penerima bantuan sosial.
Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi, penetapan penerima hingga mekanisme penyaluran bantuan oleh Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat.
Selain penyaluran beasiswa tahun 2023, persoalan bantuan pendidikan juga ditemukan pada pengelolaan anggaran tahun sebelumnya.
Pada Tahun Anggaran 2022, BPKAD Halbar mengalokasikan dana bantuan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 sebesar Rp 585 juta untuk 105 penerima. Namun, realisasi yang tercatat hanya Rp 200 juta kepada 33 orang. Dari jumlah tersebut, enam penerima diduga tidak memenuhi persyaratan bantuan sosial pendidikan.
Sementara itu, bantuan pendidikan kedokteran S1 melalui Bagian Kesra Halbar tahun 2023 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 700 juta untuk tujuh penerima. Realisasi tercatat sebesar Rp200 juta kepada dua orang, dengan satu penerima diduga tidak memenuhi persyaratan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik Polda Maluku Utara telah meminta keterangan terhadap sembilan orang yang terdiri dari pihak BPKAD, Kesra, serta penerima bantuan.
Penyidik juga telah mengamankan sejumlah dokumen proposal dan dokumen pencairan anggaran untuk kepentingan pendalaman perkara.
Tinggalkan Balasan