BPK Bongkar Kesalahan Penganggaran Rp 2,46 Miliar di Halbar, Empat Dinas Ikut Terseret
HALBAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Ditjen PKN VI/Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan adanya kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK, nilai kesalahan penganggaran tersebut mencapai Rp 2.469.747.851,00 atau sekitar Rp 2,46 miliar.
Temuan tersebut masuk dalam bagian pemeriksaan penyusunan laporan keuangan. BPK menilai penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal perlu disusun lebih cermat agar sesuai dengan substansi kegiatan yang akan dilaksanakan.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Barat James Uang agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam memverifikasi usulan anggaran pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).
Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam (SDA) supaya lebih teliti dalam menyusun usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang pada dokumen RKA-SKPD maupun DPA-SKPD.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan kepada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Para kepala dinas tersebut diminta lebih cermat dalam mengajukan usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang agar sesuai dengan substansi kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan.
Dalam rencana aksi tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diminta menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
Dokumen tersebut juga mencantumkan sejumlah bukti administrasi yang harus disiapkan sebagai bentuk tindak lanjut, di antaranya surat perintah Bupati kepada Sekretaris Daerah, surat instruksi Sekda kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDA, serta surat perintah kepada empat kepala dinas terkait.
Temuan dengan nilai mencapai Rp 2,46 miliar ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya dalam memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah.
Ketelitian dalam menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD menjadi hal mendasar agar alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan kegiatan, sekaligus mencegah terulangnya kesalahan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Tinggalkan Balasan