Tim Hukum Sentil Oknum Polwan: Jangan Sok Benar, Kode Etik Polri Harus Dipahami!
TERNATE – Sikap seorang oknum polisi wanita (Polwan) yang dinilai mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial menuai sorotan tajam dari Tim Kuasa Hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis dan Darwin Bunga.
Tim Kuasa Hukum menilai, oknum Polwan tersebut terkesan tidak memahami batasan etika dan tanggung jawab sebagai anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Mereka menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat tidak serta-merta menghapus kewajiban seorang anggota Polri untuk tunduk pada aturan profesi dan kode etik institusinya.
Wahyuningsih Madilis menegaskan, setiap warga negara memang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun pejabat publik. Namun, seorang anggota Polri aktif memiliki tanggung jawab dan batasan etik yang harus dipatuhi.
Ia merujuk pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya ketentuan Etika Kenegaraan Pasal 9 huruf b, yang menurut penafsirannya berkaitan dengan larangan keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan yang menentang kebijakan pemerintah.
”Jangan hanya melihat hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, tetapi abaikan status sebagai anggota Polri. Ada aturan profesi dan kode etik yang wajib dipahami serta dipatuhi,” tegas Wahyuningsih, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, apabila seorang anggota Polri menemukan dugaan penyimpangan atau kebijakan kepala desa yang dianggap keliru, seharusnya persoalan tersebut disampaikan melalui mekanisme kedinasan, laporan resmi, maupun koordinasi dengan institusi terkait.
Bukan justru melontarkan komentar terbuka di media sosial yang berpotensi menimbulkan persoalan etik dan polemik di tengah masyarakat.
“Kalau memang menemukan dugaan pelanggaran, gunakan jalur dan mekanisme yang semestinya. Jangan sampai status sebagai aparat penegak hukum justru tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap aturan yang mengikat dirinya sendiri,” lanjutnya.
Wahyuningsih juga mengingatkan bahwa hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD 1945 harus dipahami bersama dengan kewajiban dan pembatasan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri.
Atas persoalan tersebut, Tim Kuasa Hukum Wahyuningsih Madilis & Partner meminta institusi Polri, khususnya Divisi Propam, untuk tidak tinggal diam dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Polwan dimaksud.
Mereka juga meminta agar yang bersangkutan diberikan teguran tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran, termasuk mempertimbangkan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas seorang anggota Polri.
“Jangan sampai masyarakat diminta menghormati hukum, tetapi aparat yang seharusnya menjadi contoh justru dinilai mengabaikan aturan etik profesinya sendiri. Seragam Polri bukan sekadar atribut, melainkan melekat tanggung jawab dan kehormatan institusi,” tutup Wahyuningsih.
Tim Kuasa Hukum menegaskan, persoalan ini bukan tentang melarang seseorang menyampaikan kritik, melainkan mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki aturan dan tanggung jawab yang wajib dihormati, termasuk anggota Polri aktif.
Tinggalkan Balasan