Kasus Bansos Rp 6 Miliar, Bupati hingga Eks Sekda Sudah Diperiksa Jaksa
HALBAR – Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Maluku Utara, memeriksa sejumlah pejabat penting dalam penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp 6 miliar di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
Nama Bupati Halmahera Barat James Uang hingga Wakil Bupati Djufri Muhammad masuk dalam daftar pihak yang telah dimintai keterangan. Pemeriksaan juga menyasar mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Halmahera Barat, Abe Hutasuhut, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah pihak yang dinilai mengetahui proses pengelolaan anggaran bansos tersebut.
“Yang sudah diperiksa di antaranya Bupati Halmahera Barat James Uang, Wakil Bupati Djufri Muhammad, mantan Sekretaris Daerah, pejabat dan pegawai Dinsos P3A, pejabat ULP, pihak penyedia, sejumlah kepala desa, serta unsur Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat,” ujar Abe Hutasuhut saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya kejaksaan menelusuri dugaan penyimpangan dana bansos yang nilainya lebih dari Rp 6 miliar.
Kasus ini menjadi perhatian karena anggaran yang diduga bermasalah berkaitan langsung dengan bantuan untuk masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng, turut menjadi sorotan dalam proses pengadaan maupun pendistribusian.
Dugaan penggelembungan harga atau mark up menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri. Penyidik perlu memastikan kesesuaian harga barang dengan harga pasar, jumlah barang yang dibeli, kualitas komoditas, hingga bantuan yang benar-benar diterima masyarakat.
Selain itu, dokumen kontrak, bukti pembayaran, proses penunjukan penyedia, dan aliran dana perlu diperiksa untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan terhadap Bupati, Wakil Bupati, hingga mantan Sekda membuat perkara ini semakin menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu penjelasan kejaksaan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Kejari Halmahera Barat diharapkan menelusuri perkara ini hingga tuntas. Penanganannya tidak boleh berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi apabila penyidik menemukan bukti adanya tindak pidana.
Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat jabatan maupun kedudukan.
Sebab, dana bansos merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Hingga kini, dugaan penyimpangan dana bansos lebih dari Rp 6 miliar tersebut masih memerlukan pembuktian. Pemeriksaan terhadap Bupati James Uang dan pejabat lainnya tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahan pidana mereka.









Tinggalkan Balasan