Kejati Maluku Utara Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tunjangan DPRD
TERNATE – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memastikan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
Penetapan tersangka tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sufari menegaskan, proses penyidikan telah berjalan dan saat ini memasuki tahap krusial sebelum penetapan tersangka.
“Sekarang masih dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK. Kita berharap hasilnya segera keluar,” ujar Sufari, Selasa (28/4/2026).
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, baik dari internal Sekretariat DPRD maupun unsur eksekutif. Salah satu nama yang turut diperiksa adalah mantan Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019 – 2024, Kuntu Daud, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.
Sufari menegaskan, setelah hasil audit BPK diterima, pihaknya akan langsung melakukan gelar perkara (ekspos) untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
“Setelah hasil BPK keluar, kita akan ekspos kembali dan dalami, sehingga prinsip kehati-hatian serta hukum acara dapat dijalankan secara baik dan benar,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, alat bukti yang telah dikantongi penyidik pada dasarnya sudah mencukupi untuk menetapkan tersangka. Namun demikian, penyidik tetap akan melakukan pengembangan guna memperkuat konstruksi perkara.
“Untuk alat bukti saya pikir sudah cukup, tapi nanti akan kita kembangkan lagi,” pungkas Sufari.
Kejati Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan, sekaligus memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran tunjangan DPRD dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Tinggalkan Balasan