Bendahara Sekretariat DPRD Maluku Utara Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Tunjangan Rp 60 Juta per Bulan

TERNATE – Tim penyelidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa pejabat di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.

‎Kali ini, giliran Bendahara Sekretariat DPRD Malut, Rusmala Abdurahman, yang dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana penyimpangan dalam penerimaan tunjangan operasional dan rumah tangga bagi pimpinan serta anggota DPRD Malut.

‎Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan pemberian tunjangan sebesar Rp 60 juta per bulan yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Malut selama masa jabatan 2019–2024.

‎Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Utara, Fajar Haryowimbuko, saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan terhadap bendahara sekretariat DPRD tersebut.

‎“Bendahara Sekretaris DPRD Malut, Rusmala Abdurahman, sudah dimintai keterangan. Kayaknya minggu lalu,” ujar Fajar, Kamis, (30/10/2025).

‎Pemeriksaan terhadap Rusmala menjadi bagian dari upaya Kejati Malut mendalami dugaan penyimpangan dalam pemberian tunjangan yang bersumber dari anggaran daerah tersebut.

‎Sebelumnya, Kejati Maluku Utara juga telah memeriksa Ketua DPRD Malut M. Iqbal Ruray dan Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud dalam perkara yang sama.

‎Hingga kini, tim penyelidik masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam pemberian tunjangan operasional dan rumah tangga tersebut.