BPK Temukan Belanja KPU Halut Tak Sesuai Ketentuan, Rp 650 Juta Diminta Diverifikasi

Kantor KPU Halmahera Utara (Dok/istimewa)

HALUT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan persoalan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara.Sejumlah pengeluaran dinilai belum sesuai dengan ketentuan.

Temuan tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam dokumen itu, BPK secara khusus menyoroti pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan pada KPU Kabupaten Halmahera Utara.

BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara agar memerintahkan sekretaris KPU untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dokumen serta transaksi pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan pengujian terhadap bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Sorotan lainnya berkaitan dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 650.870.000. Nilai tersebut diminta untuk diverifikasi oleh Inspektorat dan hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada BPK dengan disertai dokumen pendukung.

BPK juga meminta adanya koreksi atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 637.594,50 untuk disetorkan ke kas negara.

Tak hanya itu, bendahara pengeluaran juga diminta lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan.

Dalam rencana aksi tersebut, tindak lanjut rekomendasi BPK ditargetkan selama 60 hari sejak LHP diterima.

Dokumen yang ditandatangani di Ternate pada Desember 2025 itu menjadi catatan penting bagi KPU Halmahera Utara untuk membenahi tata kelola keuangan, khususnya dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Temuan tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Halmahera Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini