Ketua KPU Halut Luruskan Pemberitaan Temuan BPK, Sebut Dua Temuan Sudah Selesai

Ketua KPU Halut Abdul Djalil (Dok/istimewa)

HALUT – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara, Abdul Djalil, angkat bicara menanggapi pemberitaan media KierahaPost.com, tertanggal 18 November 2026 terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Abdul Djalil menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah temuan BPK dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja Pilkada 2024 di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa terdapat dua poin temuan yang menjadi perhatian BPK. Pertama, kelebihan pembayaran perjalanan dinas (Perjadin) sebesar Rp 537.594. Kedua, kelengkapan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum dilengkapi dengan nilai sebesar Rp 69.670.000.

Meski demikian, Abdul Djalil menegaskan bahwa kedua temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan selesai.

“Terhadap dua temuan di atas telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan selesai,” tegas Abdul Djalil dalam klarifikasinya yang di terima Redaksi Kierahapost.com,Rabu (18/11/2026).

Selain itu, Ketua KPU Halut tersebut juga meluruskan angka yang dicantumkan dalam judul pemberitaan KierahaPostcom. Ia menyatakan bahwa angka dalam judul berita tersebut tidak benar.

“Bahwa angka yang dicantumkan pada judul berita dimaksud adalah tidak benar,” demikian penegasan dalam klarifikasi tersebut.

Ia berharap klarifikasi yang disampaikan dapat menjadi informasi yang valid bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada KPU Kabupaten Halmahera Utara. Sejumlah pengeluaran dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam dokumen tersebut, BPK secara khusus menyoroti pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan pada KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Menanggapi hal itu, Abdul Djalil melalui klarifikasinya menegaskan, dua poin temuan terkait perjalanan dinas tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini