Proyek Selesai, Uang Tak Dibayar, Sekda Morotai Diseret ke Polda!
TERNATE – Belum direalisasikannya pembayaran proyek pekerjaan di Kabupaten Pulau Morotai memicu langkah hukum. Advokat Rahim Yasim, resmi melayangkan somasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, pejabat keuangan Marwan Sidasi, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Darhot Tua Siregar, S.T.
Somasi tersebut berkaitan dengan pembayaran pekerjaan proyek yang menurut keterangan klien Rahim telah diselesaikan sesuai kontrak, bahkan dokumen Provisional Hand Over (PHO) disebut telah diterbitkan. Namun, hingga kini pembayaran kepada penyedia jasa belum juga direalisasikan.
Kuasa hukum penyedia jasa, Rahim Yasim, menegaskan, kliennya telah menjalankan kewajiban pekerjaan, tetapi justru menghadapi ketidakpastian ketika menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
“Klien kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, menurut keterangan klien kami, PPK sendiri telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan dokumen PHO telah diterbitkan. Tetapi ketika mengajukan pencairan pembayaran, justru muncul berbagai alasan yang membuat hak klien kami belum dibayarkan,” tegas Rahim, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rahim, berdasarkan keterangan kliennya, alasan yang berulang kali muncul dalam proses pencairan berkaitan dengan kondisi fiskal daerah dan belum adanya petunjuk atau arahan dari Sekda Kabupaten Pulau Morotai.
Rahim mempertanyakan mengapa pembayaran pekerjaan yang diklaim telah selesai harus terkendala alasan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka dasar hukum, status anggaran, serta kepastian waktu pembayaran.
“Jangan sampai penyedia jasa sudah mengeluarkan biaya, menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi justru harus menanggung kerugian karena pembayaran tidak kunjung direalisasikan. Kalau memang ada kendala, jelaskan secara tertulis dan berdasarkan aturan,” ujarnya.
Rahim Soroti Dugaan Penipuan dan Penggelapan
Persoalan ini tidak hanya berhenti pada somasi. Rahim Yasim juga membuka kemungkinan membawa perkara tersebut ke ranah pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.
Ia menyebut Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penipuan dan Pasal 486 KUHP mengenai penggelapan sebagai ketentuan yang akan dikaji dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.
Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pidana tersebut.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Tetapi apabila dari hasil pemeriksaan dokumen dan bukti ditemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur pidana, tentu kami akan meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya,” tegasnya.
Rahim juga meminta Sekda Muhammad Umar Ali, Marwan Sidasi, dan PPK Darhot Tua Siregar memberikan penjelasan secara terbuka sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Siap Laporkan ke Polda Maluku Utara
Rahim Yasim menyatakan pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara pada Kamis, 19 November 2026, apabila tidak ada penyelesaian maupun penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan membawa persoalan ini ke Polda Maluku Utara agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan. Kami meminta persoalan ini diproses secara profesional apabila ditemukan bukti adanya dugaan tindak pidana,” ungkapnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya mencari kepastian hukum bagi kliennya, bukan untuk mendahului proses penyelidikan ataupun menyimpulkan pihak mana pun bersalah.
Rahim mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar tidak membiarkan persoalan pembayaran tersebut berlarut-larut. Menurutnya, penyedia jasa yang telah menyelesaikan pekerjaan tidak boleh terus dirugikan akibat ketidakjelasan proses pembayaran.
“Prinsipnya sederhana. Kalau pekerjaan sudah selesai, diterima sesuai prosedur, seluruh persyaratan pembayaran terpenuhi, dan tagihan telah jatuh tempo, maka kewajiban pembayaran harus diselesaikan. Jangan sampai penyedia jasa sudah bekerja, tetapi haknya justru tidak mendapatkan kepastian,” tutupnya.









Tinggalkan Balasan