3,1 Juta Kubik Air, Pajak PT WKM Rp 5,44 Miliar Dipertanyakan!
SOFIFI – Angka fantastis pemanfaatan air permukaan oleh PT WKM menjadi sorotan. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, total penggunaan air perusahaan tersebut selama 2024 dan 2025 tercatat mencapai 3.109.167 meter kubik, dengan nilai pajak terutang sebesar Rp 5.440.839.750 atau Rp 5,44 miliar.
Temuan perhitungan tersebut tertuang dalam dokumen BPK Nomor 29/LHP/DPJKN-VI.TER/PPD.03/12/2025, tertanggal 22 Desember 2025.
Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kewajiban Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) yang harus dipenuhi perusahaan kepada pemerintah daerah.
Dalam rincian perhitungan, penggunaan air pada kategori di atas 2.500 meter kubik tercatat mencapai Rp 3.106.667 meter kubik. Dari volume tersebut, nilai perolehan air mencapai Rp 54.366.672.500 dengan pajak terutang sebesar Rp 5.436.667.250
Sementara itu, akumulasi seluruh kategori pemanfaatan air menghasilkan nilai perolehan air sebesar Rp 54.408.397.500 Dengan tarif pajak 10 persen, total kewajiban pajak yang diperhitungkan mencapai Rp 5,44 miliar.
Besarnya nilai pajak tersebut kini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kewajiban PAP PT WKM sudah dibayarkan ke kas daerah atau justru masih menjadi tunggakan.
Jika belum direalisasikan, pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah konkret untuk memastikan kewajiban pajak tersebut ditagih dan masuk sebagai pendapatan daerah.
Tak hanya soal pembayaran, dasar penetapan volume pemakaian air, metode penghitungan nilai perolehan air, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan air perusahaan juga perlu dibuka secara transparan kepada publik.
Sebab, pemanfaatan sumber daya alam dalam skala jutaan meter kubik bukan persoalan kecil. Ada kewajiban fiskal yang harus dipenuhi dan ada kepentingan masyarakat daerah yang harus dilindungi.
BPK maupun instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan tersebut, termasuk status tindak lanjut atas perhitungan pajak yang mencapai miliaran rupiah.
Publik tidak cukup hanya disuguhi angka dalam dokumen pemeriksaan. Yang lebih penting adalah kejelasan realisasi pembayaran, kepastian penerimaan daerah, serta tindakan pemerintah apabila ditemukan kewajiban yang belum diselesaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, KierahaPost.com masih berupaya menghubungi pihak PT WKM untuk meminta klarifikasi terkait perhitungan PAP sebesar Rp 5,44 miliar tersebut.
Konfirmasi terutama menyangkut kebenaran volume pemanfaatan air, dasar perhitungan pajak, serta status pembayaran kewajiban perusahaan selama 2024 dan 2025.









Tinggalkan Balasan