Kasus Korupsi Dana KONI Rp 12 Miliar, Praktisi Hukum Desak BPK Segera Terbitkan Audit dan Kejati Tetapkan Tersangka
TERNATE – Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 12 miliar kembali menuai sorotan.
Praktisi hukum Maluku Utara, Rahim Yasim, SH., MH., mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menuntaskan audit kerugian keuangan negara dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Rahim menilai, lambannya penyelesaian audit berpotensi menghambat proses penegakan hukum dalam perkara yang menyangkut penggunaan uang negara tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum atas dugaan penyimpangan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembinaan atlet, pengembangan cabang olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di Maluku Utara.
“Kami mendesak BPK segera menyelesaikan dan menyerahkan hasil audit kerugian keuangan negara kepada penyidik. Jangan sampai penanganan perkara ini terus berlarut-larut hanya karena hasil audit belum diterbitkan,” tegas Rahim, Selasa (10/11/2026).
Tidak hanya mendesak BPK, Rahim juga meminta Kejati Maluku Utara tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas. Ia mendesak penyidik mengusut seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah KONI sebesar Rp 12 miliar tersebut.
Menurutnya, mantan Ketua KONI Maluku Utara, pengurus, bendahara, pihak pengelola anggaran, hingga pihak lain yang diduga terlibat harus diperiksa secara menyeluruh sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
Rahim menegaskan, apabila penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan terpenuhi ketentuan hukum, maka penetapan tersangka harus segera dilakukan.
“Jangan ada pihak yang terkesan kebal hukum. Siapa pun yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penyidikan tidak hanya berfokus pada satu pihak. Seluruh proses penggunaan anggaran harus dibongkar, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban.
Rahim menegaskan, penanganan dugaan korupsi dana hibah KONI Maluku Utara harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Menurutnya, jabatan, kedudukan, maupun pengaruh seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.
“Kami meminta Kejati Maluku Utara menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan perkara ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum hanya karena penanganannya tidak memberikan kepastian,” tegasnya.
Ia juga meminta penyidik menelusuri aliran dana hibah tersebut secara menyeluruh, memeriksa seluruh saksi yang relevan, serta mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
Rahim mengingatkan,dana hibah KONI merupakan anggaran publik yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Maluku Utara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Karena itu, apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.
Ia berharap BPK segera memberikan kepastian terkait hasil audit kerugian keuangan negara, sementara Kejati Maluku Utara terus mempercepat penyidikan dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.
“Rp 12 miliar bukan jumlah yang kecil. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. BPK harus segera menuntaskan audit dan Kejati jangan membiarkan perkara ini berlarut-larut. Jika alat bukti sudah cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka tanpa pandang bulu,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan