DPRD Halbar Soroti Proyek Drainase APBN Rp 8 Miliar di Sidangoli Diduga Material Tak Sesuai Spek

Kierahapost.com Riski Samsudin
Abdul Khaliq (Dok/istimewa)

HALBAR – Proyek pembangunan saluran drainase bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 8 miliar di Desa Sidangoli Dehe, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan tajam.

Proyek yang diharapkan mampu mengatasi persoalan genangan air tersebut kini dipertanyakan kualitas material dan transparansi pelaksanaannya.

Sorotan serius datang dari Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Abdul Khaliq, setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan.

Dalam kunjungannya, ia menemukan sejumlah kondisi yang menurutnya perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi teknis, terutama terkait dugaan penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasir yang digunakan sebagai campuran beton. Secara kasatmata, material tersebut diduga memiliki kandungan lumpur cukup tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap mutu konstruksi drainase.

Abdul Khaliq mengaku turun langsung ke lapangan setelah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan kualitas pekerjaan proyek tersebut.

“Saya menerima banyak keluhan dari warga Desa Sidangoli Dehe yang khawatir dengan mutu pekerjaan yang sedang berjalan. Karena itu, saya datang langsung ke lokasi untuk memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan,” ungkap Abdul kepada Kierahapost.com,, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, kualitas pasir sebagai salah satu bahan campuran beton dapat memengaruhi mutu dan kekuatan konstruksi.

“Pasir yang terlalu banyak mengandung lumpur akan memengaruhi kualitas beton. Ini berisiko membuat konstruksi cepat retak dan rusak. Padahal, proyek ini dibangun untuk menjawab persoalan genangan air yang sudah lama dikeluhkan masyarakat. Jangan sampai anggaran negara sudah dihabiskan, tetapi hasil pekerjaannya justru tidak memberikan manfaat jangka panjang,” tegasnya.

Tidak hanya persoalan kualitas material, transparansi pelaksanaan proyek juga menjadi sorotan.

Sejumlah warga mengaku kesulitan menemukan papan informasi proyek di sekitar lokasi utama pekerjaan. Padahal, papan informasi merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui nama kegiatan, nilai anggaran, sumber pendanaan, kontraktor pelaksana, hingga jangka waktu pekerjaan.

Abdul Khaliq menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak terkait, papan informasi proyek justru dipasang di lokasi yang cukup jauh dari area utama pekerjaan sehingga sulit dijangkau dan diketahui masyarakat.

“Papan informasi proyek bukan pajangan. Itu merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Kalau papan informasi dipasang jauh dari lokasi pekerjaan utama dan sulit dilihat warga, lalu bagaimana masyarakat bisa menjalankan fungsi pengawasan?” ujarnya.

Ia menegaskan, proyek yang menggunakan dana APBN harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Seluruh tahapan pekerjaan wajib mengacu pada spesifikasi teknis, dokumen kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas sejumlah temuan dan keluhan tersebut, Abdul Khaliq menyatakan akan menyampaikan surat permintaan penjelasan resmi kepada instansi pengelola proyek, tim pengawas, serta kontraktor pelaksana.

Ia meminta penjelasan terbuka mengenai spesifikasi material yang digunakan, mekanisme pengawasan pekerjaan, hingga alasan penempatan papan informasi proyek yang disebut berada jauh dari lokasi utama pembangunan.

Menurutnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak boleh mengabaikan keluhan masyarakat. Apalagi, proyek tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi warga.

“Ini uang negara, uang rakyat. Karena itu, pekerjaan harus benar-benar sesuai spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika proyek dikerjakan, tetapi harus menanggung akibatnya jika kualitas bangunan tidak sesuai harapan,” tegasnya.

Masyarakat berharap instansi teknis terkait segera turun melakukan pemeriksaan terhadap material yang digunakan maupun hasil pekerjaan drainase di Desa Sidangoli Dehe.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah material yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan apakah pelaksanaan konstruksi sudah sesuai dengan dokumen perencanaan serta kontrak pekerjaan.

Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang diminta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada instansi teknis yang bertanggung jawab, tim pengawas, dan kontraktor pelaksana terkait dugaan ketidaksesuaian material serta persoalan penempatan papan informasi proyek.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Kini publik menunggu transparansi dan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab. Proyek drainase dengan anggaran APBN senilai Rp8 miliar tersebut tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi harus menjamin kualitas konstruksi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah justru menyisakan persoalan kualitas dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini