Kejari Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Perjadin KPU Halmahera Utara

Kantor Kejari Halut (Dok/istimewa)

HALUT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara mulai menaruh perhatian serius terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terkait pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Dua poin temuan BPK menjadi sorotan, yakni kelebihan pembayaran perjalanan dinas (Perjadin) sebesar Rp 537.594 serta belum lengkapnya bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan nilai mencapai Rp 69.670.000.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah Pilkada 2024 di lingkungan KPU Halmahera Utara.

Persoalan ini tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam dokumen tersebut, BPK menyoroti sejumlah pengeluaran KPU Halmahera Utara yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Rahmat, menyatakan pihaknya akan mendalami temuan tersebut dengan terlebih dahulu mencermati rekomendasi dan petunjuk dari BPK.

Menurut Rahmat, proses tindak lanjut temuan BPK memiliki mekanisme dan tenggat waktu tersendiri sehingga pihaknya tidak bisa serta-merta mengambil langkah sebelum melihat perkembangan proses tersebut.

“Ini masih proses. BPK juga memberikan waktu atau durasi. Kita tidak bisa langsung masuk begitu saja. Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Rahmat kepada Redaksi Kierahapost.com,Kamis (18/11/2026).

Ia menegaskan, Kejari Halut akan mempelajari lebih jauh rekomendasi BPK, termasuk kemungkinan adanya langkah perbaikan maupun tindak lanjut lainnya sesuai petunjuk lembaga pemeriksa tersebut.

“Kita akan dalami, kita lihat rekomendasinya seperti apa. Bisa saja ada pernyataan untuk diperbaiki atau ada langkah-langkah lainnya. Semuanya tergantung petunjuk BPK,” jelasnya.

Meski demikian, temuan belum lengkapnya bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp 69,67 juta menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Sebab, setiap penggunaan anggaran negara maupun dana hibah wajib didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik pun menanti keseriusan KPU Halmahera Utara dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk kejelasan penyelesaian kelebihan pembayaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban tersebut.

Kejari Halut diharapkan tidak berhenti pada sebatas pendalaman administratif, tetapi memastikan seluruh persoalan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Transparansi penyelesaian temuan ini menjadi penting agar pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini