Polres Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Proyek Kapal di DKP Halbar,Jangan Sekadar Panggil Lalu Diam
TERNATE – Praktisi hukum Maluku Utara, Hendra Karianga, mendesak Polres Halmahera Barat segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass beserta sarana pendukung pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Barat yang menelan anggaran sebesar Rp 5.027.850.450.
Menurut Hendra, aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus yang telah menyita perhatian publik itu berjalan tanpa kepastian hukum.
Ia menegaskan, proses pemeriksaan yang dilakukan harus berujung pada pengungkapan fakta dan penetapan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
”Polres Halbar harus serius dan menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass beserta sarana pendukung pada DKP Halbar.Jangan hanya memanggil pihak-pihak terkait, lalu penanganannya tidak berjalan. Jika kasus ini dibiarkan menggantung, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap komitmen penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi,” kata Hendra, Kamis (25/6/2026).
Ia juga meminta Kepolisian Daerah Maluku Utara memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan perkara tersebut agar proses penyelidikannya berjalan transparan dan profesional.
Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah bernilai miliaran rupiah harus menjadi prioritas aparat penegak hukum karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya para nelayan yang menjadi sasaran program tersebut.
“Kapolda Maluku Utara harus menjadikan perkara ini sebagai atensi. Jangan sampai muncul kesan bahwa kasus ini hanya sebatas pemeriksaan tanpa ada kejelasan akhir,” tegasnya.
Hendra menambahkan, penyidik harus bekerja secara objektif dan fokus mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek tersebut.
Ia mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemanggilan pejabat terkait semata, melainkan harus dituntaskan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Diketahui, Polres Halmahera Barat telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Barat, Agustinus Maholle, bersama sejumlah pihak lain yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass beserta sarana pendukung tersebut.
Kasus dugaan korupsi proyek senilai lebih dari Rp 5 miliar itu kini menjadi sorotan publik yang menantikan langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan anggaran negara.
Tinggalkan Balasan