BPK Bongkar Skema Insentif di Tidore Dibagi Tanpa SK dan Bukti Penerima!

Kantor Wali Kota Tikep (Dok/istimewa)

TIDORE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 Nomor 13.A/T/LHP/DJPKN.VI/TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Dalam hasil pemeriksaan yang diuraikan pada halaman 242 – 428, BPK menemukan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Bahkan, penyaluran insentif kepada sejumlah SKPD teknis disebut tidak didukung surat keputusan penetapan penerima, rincian besaran insentif, maupun bukti pertanggungjawaban pembayaran.

Persoalan ini menjadi sorotan karena Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 mencatat anggaran belanja pegawai sebesar Rp 467,17 miliar dengan realisasi mencapai Rp 438,63 miliar atau 92,23 persen.

Salah satu persoalan utama yang dibongkar BPK adalah ketidaksinkronan aturan pembayaran insentif. Pemerintah Kota Tidore sebelumnya telah menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun, Keputusan Wali Kota Nomor 185.1 Tahun 2024 yang menjadi pedoman teknis justru memuat ketentuan berbeda. Dalam keputusan tersebut, insentif dapat dibayarkan setiap triwulan atau sekaligus pada akhir tahun anggaran.

Sementara Perwali Nomor 39 Tahun 2024 secara tegas mengatur pembayaran insentif dilakukan setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.

Ironisnya, pembayaran insentif Tahun 2025 justru dilakukan sekaligus pada pertengahan Desember dengan mengacu pada keputusan wali kota tersebut.

Kepala Bagian Hukum mengakui ketidaksesuaian itu terjadi karena substansi keputusan merupakan usulan Bapenda. Dalam proses penyusunannya, Bagian Hukum belum melakukan penelaahan dan pengecekan secara memadai terhadap kesesuaian materi keputusan dengan Perwali yang berlaku.

Temuan BPK semakin serius ketika memeriksa mekanisme pembagian insentif kepada SKPD teknis pemungut retribusi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada bendahara pengeluaran Bapenda, pembagian insentif dilakukan setelah terlebih dahulu memperhitungkan bagian untuk pimpinan daerah, yakni Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, dana insentif ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran Bapenda ke rekening pribadi bendahara penerimaan pada masing-masing SKPD teknis.

Namun, pembayaran tersebut tidak didasarkan pada keputusan wali kota yang secara jelas menetapkan siapa saja penerima insentif dan berapa besaran hak masing-masing penerima.

BPK juga menemukan bahwa distribusi insentif kepada pegawai atau petugas pemungut retribusi tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban berupa daftar penerima maupun daftar nominatif pembayaran.

Dengan kata lain, tidak tersedia dokumen memadai yang menunjukkan secara terperinci siapa yang menerima insentif dan berapa jumlah uang yang diterima masing-masing pihak.

Dalam pemeriksaan secara uji petik pada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan serta Disperindagkop dan UMKM, BPK memperoleh keterangan bahwa insentif retribusi Tahun 2025 ditransfer ke rekening pribadi masing-masing bendahara penerimaan pada akhir Desember 2025.

Dana tersebut kemudian ditarik secara tunai dan diserahkan kepada masing-masing kepala dinas untuk dibagikan.

Fakta lainnya, para bendahara penerimaan mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang berhak menerima insentif maupun besaran yang seharusnya diterima.

Akibat tidak adanya penetapan resmi dari Bapenda, pembagian insentif akhirnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing kepala SKPD.

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa penentuan penerima dan besaran insentif didasarkan pada capaian kinerja dalam pemungutan retribusi.

Namun, penentuan tersebut tetap tidak didukung keputusan resmi yang menetapkan penerima dan alokasi insentif masing-masing.

Selain mekanisme pembayaran dan pembagian, BPK turut menyoroti dasar penghitungan insentif yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan konfirmasi kepada Bapenda, penghitungan insentif dilakukan dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, penerapan dasar penghitungan belum seragam.

Bahkan, untuk insentif retribusi pelayanan kesehatan, perhitungan masih memasukkan pendapatan nonkapitasi BPJS karena pendapatan tersebut dianggarkan dalam kelompok retribusi pelayanan kesehatan.

BPK juga menemukan penghitungan insentif Tahun 2025 menggunakan capaian pendapatan daerah per 16 Desember 2025, bukan berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar penghitungan insentif belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan.

Atas berbagai persoalan tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan melalui Kepala Bappeda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tidore Kepulauan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Hukum melakukan penelaahan kembali terhadap kesesuaian setiap rancangan produk hukum yang diusulkan SKPD.

Selain itu, Kepala Bapenda selaku koordinator pendapatan daerah diminta menyusun dan mengusulkan perubahan Keputusan Wali Kota agar selaras dengan Perwali Nomor 39 Tahun 2024.

Perubahan tersebut juga harus mengatur secara jelas pihak-pihak yang berhak menerima insentif beserta besaran yang diterima masing-masing sebagai dasar pembayaran yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BPK turut merekomendasikan agar bendahara pengeluaran Bapenda melakukan penghitungan dan pembayaran insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sebab, pemberian insentif yang menggunakan uang daerah semestinya dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, penerima yang ditetapkan secara resmi, serta didukung bukti pembayaran dan pertanggungjawaban yang transparan.

Publik kini menunggu tindak lanjut Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas temuan BPK tersebut, terutama terkait pembenahan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban insentif pajak serta retribusi daerah Tahun 2025.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini