Kajari Sesalkan Sikap Karutan Sanana, Terdakwa KDRT Dikeluarkan Tanpa Koordinasi Jaksa
SANANA – Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, menyayangkan keras tindakan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sanana, David Lekatompessy, mengeluarkan terdakwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berinisial RB dari tahanan pada malam hari tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sikap tersebut menjadi sorotan serius Kejari Kepulauan Sula. Pasalnya, terdakwa RB dikeluarkan dari Rutan Sanana pada 17 November 2026 sekitar pukul 22.00 WIT, sementara pihak kejaksaan mengaku tidak menerima pemberitahuan maupun koordinasi sebelumnya terkait pelaksanaan pengalihan status penahanan tersebut.
Juli Antoro menjelaskan, terdakwa RB sebelumnya berstatus sebagai tahanan majelis hakim dan ditahan di Rutan Sanana. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sanana kemudian menerbitkan penetapan pengalihan status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.
Namun, yang menjadi keberatan pihak kejaksaan adalah penetapan tersebut baru dikirimkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada 17 November 2026 sekitar pukul 22.00 WIT. Artinya, dokumen tersebut disampaikan di luar jam kerja kantor dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari hakim maupun panitera pengganti kepada JPU yang menangani perkara.
Lebih memprihatinkan, pada tanggal dan waktu yang sama, terdakwa RB sudah dikeluarkan dari Rutan Sanana oleh Kepala Rutan setelah adanya desakan dari penasihat hukum terdakwa.
Pengeluaran tahanan tersebut disebut dilakukan tanpa pendampingan JPU dan tanpa dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim.
“Kami di Kejari Sula mengetahui informasi adanya pengalihan dan pengeluaran tahanan ini justru dari rekan-rekan media online yang memantau proses hukum terhadap perkara KDRT ini,” ungkap Juli Antoro kepada Redaksi Kierahapost.com,Jumat (20/11/2026).
Merasa ada persoalan dalam mekanisme pelaksanaan penetapan tersebut, pihak Kejari Kepulauan Sula langsung melakukan pengecekan kepada JPU yang bersangkutan serta mengonfirmasi langsung kepada Kepala Rutan Sanana.
Dari hasil konfirmasi tersebut, dipastikan bahwa terdakwa RB memang telah dikeluarkan dari tahanan pada 17 November 2026 sekitar pukul 22.00 WIT.
Juli menegaskan, kejaksaan tidak pernah mempersoalkan kewenangan majelis hakim dalam mengalihkan status penahanan terdakwa. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut seharusnya tetap memperhatikan mekanisme hukum dan koordinasi dengan pihak kejaksaan.
“Kami menghormati kewenangan majelis hakim untuk mengalihkan status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Namun, sangat disayangkan hal itu tidak dikoordinasikan lebih lanjut kepada kami untuk pelaksanaannya,” tegas Juli.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, penuntut umum yang merupakan jaksa memiliki kewenangan melaksanakan penetapan dan atau putusan hakim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejadian ini menjadi catatan serius bagi koordinasi antarlembaga penegak hukum di Kepulauan Sula. Sebab, pengalihan status penahanan seorang terdakwa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi dalam proses peradilan.
Bagaimana mungkin proses pengeluaran seorang terdakwa dapat berlangsung pada malam hari tanpa koordinasi dengan JPU yang menangani perkara, sementara pihak kejaksaan justru mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitaan media?
Pertanyaan inilah yang kini menjadi sorotan menyusul keberatan Kajari Kepulauan Sula terhadap mekanisme pengeluaran terdakwa RB dari Rutan Sanana.
Hingga berita ini diterbitkan, Kierahapost.com masih berupaya menngkonfirmasi Kepala Rutan Kelas IIB Sanana, David Lekatompessy, mengenai alasan dan mekanisme pengeluaran terdakwa tersebut.









Tinggalkan Balasan