Police Line Hilang, LHP Didiamkan: 11 Warga Adat Dipenjara, PT Position diduga Kebal Hukum!
HALTIM – Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan PT Position di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah persoalan yang menyeret perusahaan tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang konsistensi aparat penegak hukum dalam menangani dugaan pelanggaran di sektor pertambangan.
Mulai dari dugaan pembukaan lahan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lain, hilangnya garis polisi (police line), hingga belum jelasnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gakkum KLHK.
Ironisnya, di tengah berbagai persoalan tersebut, 11 warga adat Maba Sangaji justru harus berhadapan dengan proses hukum hingga dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Soasio.
Fungsionaris Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, menilai rangkaian peristiwa tersebut tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum.
Dalam keterangannya kepada redaksi, Muhlis membeberkan kronologi persoalan yang bermula pada 12 Februari 2025. Saat itu, tim Engineering PT Wana Kencana Mineral (WKM) menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan seluas 7,3 hektare yang diduga dilakukan oleh PT Position.
Enam hari berselang, tepatnya 18 Februari 2025, PT WKM secara resmi melaporkan dugaan aktivitas tersebut kepada Polda Maluku Utara.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara. Pada 27 Februari 2025, penyidik memasang garis polisi di lokasi yang dipersoalkan.
Namun, persoalan justru semakin mengundang tanda tanya.
Pada 19 Maret 2025, PT WKM memasang portal untuk membatasi akses masuk ke kawasan tersebut. Akan tetapi, ketika tim melakukan pengecekan langsung pada 28 April 2025, portal kayu ditemukan dalam kondisi hancur. Lebih mengejutkan lagi, garis polisi yang sebelumnya dipasang oleh aparat kepolisian juga sudah tidak ditemukan.
Hilangnya garis polisi tersebut menjadi salah satu persoalan serius yang kini dipertanyakan KATAM Maluku Utara.
“Siapa yang membuka atau menghilangkan garis polisi tersebut? Apakah ada penyelidikan terhadap dugaan perusakan atau pelanggaran atas tindakan penyegelan yang sebelumnya dilakukan aparat? Ini bukan persoalan sepele. Polda Maluku Utara harus memberikan penjelasan kepada publik,” tegas Muhlis.
Tak hanya persoalan hilangnya garis polisi, pada 28 April 2025 Gakkum KLHK juga mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat sejumlah indikasi aktivitas pembukaan lahan oleh PT Position di wilayah IUP perusahaan lain.
Dalam dokumen pemeriksaan tersebut, disebutkan adanya pembukaan lahan sepanjang 1,2 kilometer di dalam kawasan IUP PT Wana Kencana Mineral.
Aktivitas serupa juga ditemukan sepanjang 6,5 kilometer di wilayah IUP PT Weda Bay Nikel. Selain itu, terdapat pembukaan lahan sepanjang 2,7 kilometer di kawasan PT Pahala Milik Abadi serta pembangunan jalan koridor sepanjang 409 meter.
LHP tersebut juga mencatat adanya aktivitas penggalian dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter dan lebar bukaan berkisar 30 hingga 50 meter.
Bagi Muhlis, temuan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi aparat berwenang untuk melakukan pendalaman dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
“Temuan Gakkum KLHK ini tidak boleh berhenti sebatas laporan pemeriksaan. Harus ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya. Jika memang ditemukan indikasi pelanggaran, maka proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan temuan tersebut, termasuk apakah sudah dilakukan penyelidikan lanjutan dan langkah penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pembukaan lahan di wilayah IUP perusahaan lain.
Persoalan semakin menjadi sorotan ketika pada 16 Mei 2025 sebanyak 27 masyarakat adat Maba Sangaji ditangkap setelah melakukan protes terhadap aktivitas PT Position yang mereka persoalkan karena diduga mengambil alih wilayah adat.
Empat hari kemudian, tepatnya 19 Mei 2025, sebanyak 11 warga ditetapkan sebagai tersangka.
Proses hukum terhadap 11 warga tersebut berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Soasio. Pada 16 Oktober 2025, pengadilan memutuskan mereka bersalah.
Muhlis menilai rangkaian peristiwa ini memperlihatkan kontras yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Di satu sisi, terdapat laporan dugaan pembukaan lahan di wilayah IUP perusahaan lain, garis polisi yang kemudian hilang, serta temuan Gakkum KLHK mengenai aktivitas pembukaan lahan dan penggalian.
Namun, di sisi lain, warga adat yang melakukan protes terhadap aktivitas perusahaan justru menjalani proses pidana hingga berujung pada putusan pengadilan.
“Ini menjadi ironi yang harus dijawab. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum begitu cepat memproses warga yang menyampaikan protes, tetapi justru tidak memberikan kepastian terhadap laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang melibatkan korporasi,” tandasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, KATAM Maluku Utara mendesak Polda Maluku Utara, Gakkum KLHK, serta seluruh instansi terkait agar tidak menutup mata dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Menurut Muhlis, setidaknya ada sejumlah persoalan mendasar yang harus dijawab.
Pertama, bagaimana perkembangan laporan PT WKM terkait dugaan pembukaan lahan seluas 7,3 hektare yang dilaporkan pada 18 Februari 2025?
Kedua, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya garis polisi di lokasi yang sebelumnya telah dipasangi police line oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara?
Ketiga, apakah hilangnya garis polisi tersebut telah diselidiki dan apakah terdapat pihak yang dimintai pertanggungjawaban?
Keempat, bagaimana tindak lanjut LHP Gakkum KLHK tertanggal 28 April 2025 yang memuat indikasi pembukaan lahan dan aktivitas penggalian di sejumlah wilayah IUP perusahaan lain?
Kelima, apakah seluruh dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT Position telah diperiksa secara menyeluruh dan transparan?
“Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan korporasi justru tidak memperoleh kepastian. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Muhlis.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut konflik antara perusahaan dan masyarakat maupun persoalan administrasi wilayah pertambangan. Lebih dari itu, kasus ini menyangkut kredibilitas penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat adat, serta kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara.
Rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum di Maluku Utara.
Publik berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai perkembangan laporan PT WKM, hilangnya garis polisi, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Gakkum KLHK.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Dugaan pelanggaran yang melibatkan badan usaha juga harus diperiksa secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Kierahapost.com masih berupaya menghubungi manajemen PT Position, Polda Maluku Utara, dan Gakkum KLHK untuk memperoleh klarifikasi serta memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.
Kasus ini menyisakan satu pertanyaan besar: ketika 11 warga adat telah menjalani proses hukum, sejauh mana kepastian hukum terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang menyeret PT Position?









Tinggalkan Balasan