Dinkes Halbar Borong Mebel Rp 200 Juta, Nasib PPPK Paruh Waktu Terabaikan?
HALBAR – Di tengah persoalan pembayaran gaji tenaga kesehatan (Nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang disebut-sebut kerap terlambat bahkan tertunggak, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Barat justru mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta untuk memborong perabotan kantor.
Belanja tersebut memunculkan tanda tanya besar soal skala prioritas penggunaan anggaran di lingkungan Dinkes Halbar. Ketika hak tenaga kesehatan masih menjadi persoalan, pengadaan fasilitas penunjang kenyamanan kantor justru mendapat alokasi anggaran yang tidak sedikit.
Berdasarkan informasi pengadaan yang tercatat dalam LPSE Halbar Tahun Anggaran 2026, sejumlah perabotan yang dibelanjakan meliputi kursi, meja, lemari hingga satu unit kursi putar khusus pimpinan.
Paket pengadaan dengan nilai sekitar Rp200 juta tersebut diketahui telah melalui proses tender. CV Cahaya Dzakir tercatat sebagai perusahaan pemenang tender.
Dengan selesainya proses tender, fasilitas perkantoran tersebut diproyeksikan segera dinikmati oleh jajaran pegawai dan pimpinan Dinkes Halbar.
Namun, di balik pengadaan fasilitas bernilai ratusan juta rupiah itu, muncul sorotan dari kalangan tenaga kesehatan, khususnya PPPK paruh waktu.
Mereka mempertanyakan keberpihakan kebijakan anggaran Dinkes. Pasalnya, di saat pengadaan perabotan kantor dengan anggaran fantastis dapat direalisasikan, persoalan pembayaran hak tenaga kontrak justru disebut belum sepenuhnya terselesaikan.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa pemenuhan fasilitas internal kantor lebih mendapat perhatian dibandingkan kepastian kesejahteraan tenaga kesehatan yang setiap hari menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Padahal, tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Mereka berada di garis depan pelayanan kesehatan, tetapi persoalan hak berupa gaji yang terlambat dibayarkan bahkan disebut menunggak masih menjadi keluhan.
Pertanyaannya, apa yang lebih mendesak bagi Dinkes Halbar: mempercantik dan melengkapi fasilitas ruang kerja atau memastikan hak tenaga kesehatan dibayarkan tepat waktu?
Pengadaan barang dan jasa tentu diperbolehkan sepanjang sesuai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan anggaran. Namun, penggunaan uang publik tetap harus mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kepentingan pelayanan masyarakat.
Dinkes Halbar pun perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebutuhan pengadaan perabotan senilai Rp200 juta tersebut. Termasuk apakah kebutuhan fasilitas kantor itu telah melalui kajian prioritas dan bagaimana penyelesaian persoalan pembayaran gaji PPPK paruh waktu.
Jangan sampai fasilitas kantor semakin lengkap dan nyaman, sementara tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan justru masih harus menunggu hak mereka sendiri.
Sebab, yang perlu dipastikan bukan hanya kenyamanan ruang kerja pejabat, tetapi juga kesejahteraan mereka yang bekerja melayani masyarakat.
Tinggalkan Balasan