Jaksa Periksa Bupati Halbar! Kasus Korupsi Bansos Rp 6 Miliar Jadi Sorotan Tajam
HALBAR – Penanganan dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2023 – 2024 mulai mengarah ke lingkaran kekuasaan.
Bupati Halmahera Barat, Jems Uang, diperiksa tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Halmahera Barat terkait dugaan penyimpangan anggaran bansos yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 6 miliar.
Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Halmahera Barat ini menjadi perhatian serius publik. Sebab, anggaran yang seharusnya menjadi penyambung hidup masyarakat kurang mampu justru kini berada dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi.
Kepala daerah diperiksa, anggaran miliaran rupiah didalami. Publik pun menunggu: ke mana sebenarnya aliran dana bansos tersebut bermuara?
Kasi Intelijen Kejari Halmahera Barat, Lehavre Abeto, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Bupati Jems Uang.
“Betul, hari ini ada pemeriksaan,” ujarnya singkat Lehavre saat di konfirmasi Redaksi Kierahapost.com,Kamis (12/11/2026)
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah dilakukan Kejari Halbar. Sebelumnya, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, di antaranya Kepala Dinas Sosial Halbar, Amos, mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta sejumlah kepala desa.
Tak berhenti pada pemeriksaan para saksi, penyidik juga dikabarkan mulai membongkar mekanisme pengadaan bahan kebutuhan pokok atau sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan.
Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam proses pengadaan menjadi salah satu aspek yang tengah didalami. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar administrasi yang bermasalah, melainkan berpotensi menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara.
Nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp 6 miliar bukan angka kecil. Dana tersebut bersumber dari anggaran publik dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Karena itu, penyidik dituntut tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas. Seluruh proses harus dibongkar secara terang, mulai dari perencanaan anggaran, penentuan penyedia, proses pengadaan, penetapan harga, distribusi sembako, hingga realisasi bantuan kepada masyarakat penerima.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah masyarakat benar-benar menerima bantuan sesuai nilai anggaran yang dibelanjakan?
‎Jika terdapat selisih harga, ketidaksesuaian volume, atau barang yang tidak sesuai spesifikasi, siapa yang harus bertanggung jawab?
Penyidik juga perlu menelusuri dokumen kontrak, bukti pembayaran, aliran dana, serta kemungkinan kerugian keuangan negara melalui mekanisme yang sah.
Pemeriksaan terhadap Jems Uang menjadi momentum penting bagi Kejari Halbar untuk menunjukkan keseriusan dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran bansos tersebut.
‎Jangan sampai perkara yang menyangkut hak masyarakat kecil hanya berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, sementara pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab justru luput dari jerat hukum.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang bansos lebih dari Rp 6 miliar itu dikelola. Siapa yang mengatur pengadaan? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang menerima keuntungan jika benar terjadi penggelembungan harga?Semua harus dijawab berdasarkan fakta dan alat bukti.
Hingga kini, dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik. Pemeriksaan terhadap Jems Uang juga tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.
Namun satu hal yang tidak boleh ditawar: uang bantuan sosial adalah hak masyarakat, bukan ruang untuk mempermainkan anggaran negara.
Kejaksaan harus mengusut sampai tuntas. Jika ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, tanpa memandang jabatan dan kekuasaan, hukum harus ditegakkan.
Tinggalkan Balasan