Wakil Bupati Halbar Diperiksa Jaksa, Dicecar 36 Pertanyaan Dugaan Korupsi Bansos Rp 6 Miliar
HALBAR – Penyidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp 6 miliar di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus bergulir.
Kali ini, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar memeriksa Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad, Kamis (12/11/2026).
Djufri mendatangi Kantor Kejari Halbar sekitar pukul 10.40 WIT untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran bansos tahun 2023- 2024.
Usai menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, Djufri mengungkapkan, dirinya mendapat sekitar 36 pertanyaan dari penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
“Kurang lebih 36 pertanyaan yang diajukan penyidik terkait kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial tahun 2023–2024 di Dinas Sosial Halbar,” ungkap Djufri kepada awak media.
Ia menjelaskan, materi pemeriksaan antara lain menyangkut tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Bupati, terutama dalam membantu kepala daerah serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Ada pertanyaan yang berkaitan dengan tugas saya selaku Wakil Bupati dalam kapasitas membantu Bupati dan pengawasan. Kedua, sejauh mana saya mengetahui perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial,” jelasnya.
Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah hal terkait temuan dalam pengelolaan anggaran, pembahasan di DPRD, persetujuan anggaran, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan program bantuan sosial tersebut.
Pemeriksaan terhadap Djufri merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan yang tengah dilakukan Kejari Halbar. Sebelumnya, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya Kepala Dinas Sosial Halbar, Amos, mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta beberapa kepala desa.
Dalam proses penyidikan, dugaan penggelembungan harga atau mark up pada pengadaan bantuan menjadi salah satu aspek yang turut didalami aparat penegak hukum.
Dugaan penyimpangan tersebut menjadi perhatian karena nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai lebih dari Rp6 miliar. Anggaran yang bersumber dari keuangan negara itu sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
Sejumlah aspek penting kini menjadi perhatian publik, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penentuan penyedia, mekanisme pengadaan, penetapan harga barang, distribusi bantuan sembako, hingga kesesuaian antara realisasi anggaran dengan jumlah dan kualitas barang yang diterima masyarakat.
Pemeriksaan terhadap Wakil Bupati juga dinilai menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami informasi mengenai proses perencanaan, pengawasan, serta pembahasan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Publik berharap proses hukum kasus tersebut dapat berjalan secara transparan, profesional, dan menyeluruh. Apabila dalam penyidikan ditemukan bukti adanya kerugian keuangan negara maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu, penegakan hukum diharapkan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga kini, pemeriksaan terhadap Djufri Muhammad merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan dalam penyidikan. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada alat bukti serta hasil penyidikan aparat penegak hukum.
Tinggalkan Balasan