Djino Dian Talakua, Sosok di Balik Pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati Halbar dalam Kasus Bansos Rp 6 Miliar
HALBAR – Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Barat, Djino Dian Talakua, menjadi perhatian publik menyusul pemanggilan Bupati Halmahera Barat James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 6 miliar.
Pemanggilan kedua pimpinan daerah tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang kini menyita perhatian masyarakat Halmahera Barat. Pasalnya, kasus yang berkaitan dengan anggaran bantuan sosial itu melibatkan program pemerintah daerah dengan nilai anggaran yang tidak sedikit.
Di balik proses penanganan perkara tersebut, terdapat sosok Djino Dian Talakua yang kini dipercaya memimpin Korps Adhyaksa di Kabupaten Halmahera Barat.
Pria asal Ambon, Maluku, ini resmi menduduki jabatan Kajari Halmahera Barat menggantikan Fahri, SH, MH, yang mendapat penugasan baru sebagai Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Sebelum dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Djino menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang kariernya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Perjalanan karier Djino di institusi Adhyaksa tidak dibangun dalam waktu singkat. Ia disebut mengawali pengabdiannya dari jenjang pegawai di lingkungan Kejaksaan sebelum kemudian meniti karier sebagai jaksa.
Dalam perjalanan tugasnya, Djino pernah mendapat kepercayaan menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di sejumlah wilayah penugasan.
Pengalaman di bidang intelijen dan tindak pidana khusus tersebut menjadi bagian dari rekam jejak profesionalnya dalam penanganan berbagai persoalan hukum.
Sebelum menjabat Koordinator Kejati Papua, Djino juga pernah dipercaya sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari.
Kini, dengan jabatan barunya sebagai Kajari Halmahera Barat, Djino berada di tengah sorotan publik, terutama setelah institusi yang dipimpinnya melakukan pemanggilan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam perkara dugaan bansos Rp 6 miliar.
Perhatian masyarakat tentu tertuju pada bagaimana proses hukum tersebut berjalan, termasuk sejauh mana penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Djino, penugasan di Halmahera Barat menjadi bagian dari perjalanan pengabdian sekaligus tanggung jawab baru dalam memimpin institusi penegak hukum di daerah.
Publik kini menanti perkembangan penanganan perkara tersebut. Yang terpenting, proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, transparan, objektif, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang terkait.
Kasus bansos Rp 6 miliar pun menjadi salah satu ujian penting bagi penegakan hukum di Halmahera Barat, sekaligus menjadi perhatian terhadap kinerja institusi Kejaksaan di bawah kepemimpinan Djino Dian Talakua.
Tinggalkan Balasan