Polisi Jadwalkan Periksa Bupati Halbar soal Dugaan Korupsi Dana Beasiswa Rp 435 Juta
SOFIFI – Tim penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dikabarkan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, terkait kasus dugaan penyimpangan dana beasiswa senilai Rp 435 juta pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
Informasi yang dihimpun Kierahapost.com dari sumber terpercaya menyebutkan, penyidik Polda Maluku Utara tengah menangani dugaan penyimpangan anggaran beasiswa tersebut. Bahkan, Bupati James Uang disebut masuk dalam agenda pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
“Rencana Polda melakukan pemanggilan terhadap Bupati Halbar James Uang soal kasus dana beasiswa Rp 435 juta. Dua penerima bahkan mendapatkan masing-masing Rp 100 juta,” ungkap sumber tersebut, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana beasiswa tersebut, belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Saya lagi di kapal. Nanti,” singkatnya.
23 Penerima Beasiswa Jadi Temuan BPK
Kasus ini menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran bantuan beasiswa senilai Rp 435 juta yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 23 orang menerima bantuan beasiswa dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta, hingga dua penerima masing-masing memperoleh Rp 100 juta.
Persoalan utama yang menjadi catatan BPK adalah tidak adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari seluruh penerima bantuan. Padahal, dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan dan kriteria penerima bantuan sosial.
Adapun rincian penerima bantuan beasiswa berdasarkan data yang dihimpun sebagai berikut:
- AFS, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- EB, pendidikan S3 sebesar Rp 20 juta.
- EPE, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- FP, pendidikan S2 sebesar Rp 15 juta.
- ARZ, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- ARS, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- KSK, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- MLT, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- ND, pendidikan S1 Kedokteran sebesar Rp 100 juta.
- CNS, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- AM, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- FU, pendidikan S2 sebesar Rp 15 juta.
- NJAG, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- NF, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- SFGA, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- IP, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- DM, pendidikan S1 Kedokteran sebesar Rp 100 juta.
- RNS, pendidikan S2 sebesar Rp 15 juta.
- WKM, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- AA, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- GVA, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- FOA, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
- NS, pendidikan S1 sebesar Rp 10 juta.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme verifikasi, penetapan penerima hingga proses penyaluran bantuan beasiswa oleh Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Barat.
Pasalnya, penggunaan anggaran daerah untuk bantuan beasiswa semestinya mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Kini, publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut, termasuk memastikan siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam proses penganggaran hingga penyaluran dana beasiswa Rp 435 juta tersebut.
Tinggalkan Balasan