Diduga Tak Jaga Etika Bermedia Sosial, Oknum Polwan Polda Malut Resmi di Laporkan ke Propam
TERNATE – Kuasa hukum Kepala Desa Guruapin, Sri Wahyuningsi, resmi melaporkan seorang oknum anggota Polwan Polda Maluku Utara berinisial Bripka C ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah komentar oknum Polwan itu di media sosial yang dinilai tidak mencerminkan sikap profesional seorang anggota Polri aktif.
Kuasa hukum Sri Wahyuningsi mengatakan, laporan tersebut dilayangkan menyusul munculnya sejumlah komentar yang diduga ditujukan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Guruapin.
Pihaknya menilai, sebagai anggota Polri aktif, yang bersangkutan seharusnya tetap menjaga etika, profesionalitas, serta batasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Menurutnya, belasan komentar yang diduga ditulis oleh oknum Polwan tersebut telah dikumpulkan dan diserahkan sebagai bukti dalam laporan pengaduan.Bukti-bukti itu diharapkan menjadi bahan bagi Propam untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kuasa hukum membenarkan bahwa laporan telah disampaikan melalui layanan pengaduan Propam Mabes Polri dengan menggunakan fasilitas pemindaian barcode (scan barcode).
Pihaknya berharap laporan tersebut segera didisposisikan kepada Propam Polda Maluku Utara sesuai wilayah tempat oknum anggota Polwan tersebut bertugas, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara langsung dan transparan.
“Persoalan ini jangan dianggap sepele. Setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan institusi, termasuk dalam menggunakan media sosial. Kebebasan menyampaikan pendapat tentu harus tetap memperhatikan etika, profesionalitas, dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya, Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, kuasa hukum menilai dugaan perilaku tidak profesional di media sosial yang melibatkan aparat penegak hukum perlu mendapat perhatian serius. Sebab, tindakan seorang anggota Polri di ruang digital dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.
Apalagi, Polri merupakan institusi yang dituntut untuk menjunjung tinggi netralitas, profesionalitas, dan sikap humanis dalam menjalankan tugas serta berinteraksi dengan masyarakat.
Menurut pihak pelapor, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihaknya menegaskan, laporan ini bukan semata-mata persoalan perbedaan pendapat di media sosial, melainkan upaya meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas perilaku anggota Polri yang diduga tidak sejalan dengan kode etik profesi.
“Kami dari pihak kuasa hukum berharap Propam Mabes Polri maupun Propam Polda Maluku Utara dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif,”tandasnya.
Tinggalkan Balasan