SEMAINDO Bongkar Dugaan Borok RSUD Jailolo, Tantang Dirut Baru Buka Anggaran BLUD
HALBAR – Pergantian kepemimpinan di RSUD Jailolo dari dr. Novimaryana Drakel kepada Sefnat Radjabaycolle tidak boleh dijadikan sekadar seremoni.
Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat DKI Jakarta menantang Direktur RSUD Jailolo yang baru untuk membuka secara total penggunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada periode sebelumnya.
Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus menjadi titik awal reformasi tata kelola rumah sakit, bukan melanjutkan budaya tertutup yang selama ini menjadi sorotan publik.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti dugaan kelangkaan obat-obatan, menurunnya kualitas pelayanan kesehatan, hingga minimnya transparansi pengelolaan anggaran BLUD menjadi alasan kuat agar seluruh penggunaan anggaran dibuka kepada masyarakat.
“Kami menantang Direktur RSUD Jailolo yang baru agar membuka seluruh penggunaan anggaran BLUD kepada publik. Kalau memang bersih, tidak ada alasan menutup informasi yang menjadi hak masyarakat,” tegas Sahrir, Jumat (26/6/2026).
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran miliaran rupiah dibelanjakan, mengingat berbagai persoalan pelayanan kesehatan masih terus dikeluhkan.
SEMAINDO menegaskan, keterbukaan anggaran merupakan ujian pertama bagi Direktur RSUD yang baru. Jika transparansi tidak diwujudkan sejak awal, maka komitmen melakukan perubahan patut dipertanyakan.
Tak hanya itu, SEMAINDO juga mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Barat segera memeriksa mantan Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel, guna mengklarifikasi seluruh pengelolaan anggaran BLUD selama masa kepemimpinannya.
“Pergantian direktur tidak boleh menjadi tameng untuk menghentikan proses penelusuran. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Sahrir menegaskan, setiap pejabat yang mengelola keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran kepada publik dan penegak hukum.
”Jangan sampai pergantian jabatan hanya menjadi cara menghapus jejak persoalan lama. Uang BLUD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaan keuangan publik,” tegasnya.
SEMAINDO memastikan akan terus mengawal pengelolaan RSUD Jailolo serta mendesak aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyimpangan anggaran secara profesional, independen, dan tanpa intervensi.
“Direktur baru harus memilih, menjadi simbol perubahan dengan membuka seluruh penggunaan anggaran kepada publik atau menjadi bagian dari sistem lama yang selama ini dipertanyakan masyarakat. Kami tidak akan berhenti mengawal hingga ada transparansi dan kepastian hukum,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan