Polres Ternate Cek Rekomendasi Pangkalan BBM di Jambula Diduga Terlibat Penyaluran Ilegal
TERNATE – Satuan Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polres Ternate, Maluku Utara, melakukan pengecekan terhadap rekomendasi izin pangkalan minyak tanah milik PT Siantan Jaya Lestari yang beroperasi di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate.
Langkah ini dilakukan menyusul adanya dugaan penyaluran sebagian bahan bakar minyak (BBM) ke tangki ilegal.
Gudang BBM yang diduga beroperasi secara ilegal tersebut diketahui beralamat di RT 008 RW 004 Kelurahan Jambula, dan dimiliki oleh Helmi Samuda. Berdasarkan informasi yang diterima, setiap pagi sekitar pukul 09.00 WIT, mobil tangki dari Pertamina disebut masuk ke gudang tersebut untuk menurunkan BBM.
Pengecekan terhadap pangkalan BBM itu dipimpin langsung oleh Kanit Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Ternate, IPDA Soedharmono, bersama sejumlah anggota Reskrim yang turun langsung ke lokasi untuk memastikan legalitas operasional pangkalan tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan, petugas memeriksa dokumen izin pangkalan dan menanyakan asal usul distribusi BBM yang dijual. Pemilik pangkalan, Helmi, saat dikonfirmasi di lokasi, mengaku bahwa usahanya hanya menjual minyak tanah kepada masyarakat, bukan kepada pelaku usaha atau pihak lain.
“Sisa BBM masih sekitar seribu seratus liter, dan itu untuk dijual ke masyarakat. Tadi saya tidak sempat jual karena sedang sakit,” ujar Helmi,Selasa (21/10/2025).
Ia juga menyebut harga jual minyak tanah di pangkalannya sebesar Rp4.000 per liter, dengan sekitar 305 kepala keluarga (KK) sebagai pelanggan tetap.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Ternate, AKP Umar Kombong, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan pengecekan izin oleh pihak kepolisian.
“Benar, anggota melakukan pengecekan surat izin rekomendasi dari Pemkot Ternate. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi,” jelas AKP Umar.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait dugaan penyaluran BBM ke gudang ilegal tersebut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak terkait.
Tinggalkan Balasan