APDESI Halbar “Pasang Syarat Keras” untuk Investor: Tanpa AMDAL Serius, Jangan Masuk!
HALBAR – Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Halmahera Barat, Maluku Utara, menyatakan dukungan penuh terhadap masuknya investor ke wilayah Halbar. Namun, dukungan itu tidak tanpa syarat.
Ketua APDESI Halbar, Atman Hasan menegaskan, setiap investasi wajib mengutamakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara serius, bukan sekadar formalitas.
Atman Hasan memberikan apresiasi kepada Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad atas langkah strategis menghadirkan investor ke Halmahera Barat. Menurutnya, kehadiran investor merupakan hasil koordinasi matang antara pemerintah pusat dan daerah, bukan kebetulan.
“Ini kerja nyata pemerintah. Saat ini sudah ada aktivitas geothermal di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, dan PT TUB di Kecamatan Loloda Tengah. Dalam waktu dekat, operasi panas bumi Talaga Rano juga akan berjalan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Atman yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Saria menilai investasi akan menjadi motor penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pembangunan. Ia optimistis dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah sekitar proyek.
Namun di balik dukungan tersebut, Atman mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah dalam mengawal investasi. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap investor, khususnya terkait AMDAL.
“AMDAL itu bukan sekadar dokumen pelengkap. Ini instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan investasi dan mencegah dampak buruk di masa depan. Harus dikaji secara serius dan menyeluruh,” tegasnya.
Selain itu, Atman juga menyoroti pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia meminta agar masyarakat Halmahera Barat menjadi prioritas utama dalam setiap proyek investasi yang masuk.
“Kami mendukung investasi, tapi harus berpihak pada masyarakat lokal. Tenaga kerja Halbar wajib diutamakan,” tandasnya.
Dengan sikap tegas ini, APDESI Halbar mengirim pesan jelas: investasi boleh masuk, tetapi harus ramah lingkungan, berpihak pada rakyat, dan membawa manfaat nyata bagi daerah.
Tinggalkan Balasan