8 Pejabat Fungsional Resmi Dilantik untuk Perkuat Layanan Publik
SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali memperkuat reformasi birokrasi melalui pelantikan delapan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Malut dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan yang berlangsung di Aula Bidadari Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (24/6/2026), dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Hatari, mewakili Gubernur Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sri Hatari menegaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum penting yang menandai bertambahnya tanggung jawab moral dan profesional sebagai aparatur sipil negara.
“Pelantikan ini menandai peningkatan tanggung jawab moral dan profesional sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh amanah serta kepercayaan publik. Karena itu, setiap pejabat yang dilantik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Sri Hatari.
Ia menambahkan, keberadaan pejabat fungsional berbasis keahlian diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor kesehatan dan pertanian yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
”Selamat mengemban amanah dan tanggung jawab yang baru. Kami berharap dengan bertambahnya pejabat fungsional berbasis keahlian ini, mutu pelayanan langsung kepada masyarakat Maluku Utara dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Menurut Sri Hatari, pengangkatan pejabat fungsional merupakan bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi yang terus didorong pemerintah. Konsep birokrasi yang dikembangkan saat ini adalah organisasi yang minim struktur namun kaya fungsi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.
Langkah tersebut juga sejalan dengan visi Gubernur Maluku Utara yang mendorong seluruh aparatur pemerintah untuk terus berinovasi dan menghadirkan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, pengisian jabatan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan yang terukur melalui sertifikasi profesi serta rekam jejak kinerja yang akuntabel.
Adapun delapan pejabat fungsional yang dilantik berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, yakni:
Sunardi Muhammad,-Administrator Kesehatan Ahli Muda, Rajak Hashim, Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Aminah Maslan, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Ramli Laitupah, Administrator Kesehatan Ahli Pertama,Irfan Abdul Rahman, Perencana Ahli Pertama, Abdul Haris H. Muhammad, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama, Muhammad Mufti Marwan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan
Hastriana Adani Perencana Ahli Pertama.
Pelantikan ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dengan penguatan jabatan fungsional, Pemprov Malut optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.
Tinggalkan Balasan