Polda Maluku Utara Imbau Media Hormati Agenda Kunker Ketua Umum Bhayangkari
SOFIFI – Polda Maluku Utara mengimbau insan pers untuk menghormati agenda kunjungan kerja Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sapta Dewi Magdalena Listyo, yang dijadwalkan berlangsung di Sofifi pada 27 Agustus 2026 mendatang.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Poerwanto menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda internal organisasi Bhayangkari yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
Menurut Hadi, tidak seluruh rangkaian kegiatan dalam kunjungan tersebut bersifat terbuka untuk publik. Karena itu, pelaksanaan peliputan media akan menyesuaikan dengan agenda yang memang diperuntukkan bagi publik dan memiliki kepentingan pemberitaan.
“Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bersifat publik dan membutuhkan pemberitaan, tentu mekanisme yang berlaku adalah mengundang media untuk melakukan peliputan,” ujar Hadi, Jumat (21/8/2026).
Ia menegaskan, Polda Maluku Utara tidak bermaksud membatasi tugas dan fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Namun, peliputan diharapkan tetap mengikuti mekanisme yang telah ditentukan, khususnya karena kegiatan tersebut berkaitan dengan agenda internal organisasi.
Hadi juga mengingatkan agar informasi mengenai kunjungan Ketua Umum Bhayangkari tidak disampaikan secara parsial atau ditafsirkan secara berlebihan.
Menurutnya, penyampaian informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami mengimbau agar informasi terkait kegiatan tersebut tidak disampaikan secara parsial maupun ditafsirkan secara berlebihan yang justru dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh suasana,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk insan pers, untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif selama rangkaian kunjungan berlangsung.
“Mari kita sama-sama menghormati agenda internal organisasi dan menjaga situasi tetap kondusif, objektif,” pungkasnya.
Kunjungan Ketua Umum Bhayangkari ke Sofifi pada 27 Agustus 2026 mendatang menjadi bagian dari agenda organisasi Bhayangkari di wilayah Maluku Utara. Polda Maluku Utara memastikan mekanisme peliputan akan disesuaikan dengan kegiatan yang bersifat publik dan membutuhkan pemberitaan.
Tinggalkan Balasan