Marak Bom Ikan, Marnit Halbar Koordinasi dengan DKP
HALBAR – Maraknya aktivitas pengeboman ikan di perairan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Menindaklanjuti keresahan nelayan tradisional, Markas Unit (Marnit) Halbar Ditpolairud Polda Maluku Utara berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halbar untuk membahas langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik destructive fishing tersebut.
Pertemuan berlangsung di Kantor DKP Halbar pada Minggu (25/10/2026). Hadir dalam kegiatan itu Komandan Marnit Halbar, Aipda Julkifli Humah, bersama seorang anggota, serta Kepala DKP Halbar dan Penyuluh Perikanan Jailolo.
Koordinasi tersebut dilakukan menyusul laporan nelayan tradisional yang merasa resah dengan aktivitas bom ikan yang dinilai mengancam kelestarian sumber daya laut dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Aipda Julkifli Humah mengatakan, praktik pengeboman ikan tidak hanya merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang, tetapi juga melanggar ketentuan hukum di bidang perikanan.
“Kami menerima banyak laporan dari nelayan. Ini tidak bisa dibiarkan. Hari ini kami duduk bersama DKP Halbar untuk menyatukan langkah penindakan dan pencegahan di lapangan,” tegas Julkifli.
Menurutnya, penanganan bom ikan membutuhkan sinergi antarlembaga agar pengawasan dan upaya pemberantasan dapat berjalan lebih efektif.
Marnit Halbar juga berharap DKP Halbar meneruskan hasil koordinasi tersebut kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan lebih luas, yakni Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta DKP Provinsi Maluku Utara.
Dengan koordinasi lintas instansi, pengawasan diharapkan tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga terintegrasi hingga tingkat provinsi dan pusat.
Selain penindakan, Julkifli turut berharap persoalan kesejahteraan nelayan mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Menurutnya, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perlu menyentuh seluruh kelompok nelayan, baik nelayan kecil maupun nelayan rumpon.
“Harapan terakhir agar solusi ini juga mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Halbar agar tingkat kesejahteraan nelayan diperhatikan, baik nelayan kecil maupun nelayan rumpon,” tutupnya.
Upaya koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan perairan Halmahera Barat, menekan praktik bom ikan, serta menjaga kelestarian ekosistem laut demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Tinggalkan Balasan