Kasus Korupsi Dana KONI Rp 12 Miliar, Siapa Bertanggung Jawab?
TERNATE – Dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 12 miliar terus menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Penyidik kini menelusuri berbagai pos pengeluaran yang diduga bermasalah, mulai dari belanja operasional hingga pembiayaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.
Besarnya anggaran hibah tersebut membuat penggunaan setiap rupiah menjadi sorotan. Sejumlah pos belanja yang semestinya menopang kebutuhan olahraga justru harus ditelusuri pertanggungjawabannya oleh penyidik.
Pengadaan suku cadang kendaraan dinas, sewa gedung sekretariat, konsumsi staf, jasa servis kendaraan, hingga biaya perjalanan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pelaksanaan PON XXI masuk dalam penelusuran.
Tak hanya itu, penyidik juga membidik anggaran perlengkapan cabang olahraga, bahan bakar minyak (BBM) kontingen, pemeriksaan kesehatan atlet, rapat rutin, publikasi media, serta konsumsi kegiatan internal KONI.
Sejumlah pengeluaran tersebut diduga memiliki persoalan dalam kelengkapan bukti administrasi. Penyidik masih menguji apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau justru terdapat penyimpangan dalam proses pengelolaannya.
Persoalan ini tidak berhenti pada kuitansi dan laporan pertanggungjawaban. Penyidik juga menelusuri aliran dana, pihak penerima anggaran, dokumen transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Sejumlah saksi telah diperiksa. Mereka di antaranya mantan Ketua KONI Maluku Utara, Djasman Abubakar, mantan bendahara KONI, serta sejumlah pihak lainnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai siapa yang mengelola anggaran, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan perbuatan melawan hukum.
Di tengah penyidikan yang berjalan, Kepala Kejati Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, mengingatkan agar penanganan perkara tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
‎Tacoy menegaskan, penyidikan harus berjalan berdasarkan fakta hukum, bukan tekanan, pesanan, maupun kepentingan politik.
‎”Saya selalu mengingatkan bahwa jangan ada konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Harus murni yuridis, tidak boleh ada pesanan atau kepentingan tertentu,” kata Tacoy kepada Kierahapost.com, Rabu (11/11/2026).
Ia juga meminta agar informasi yang berkembang tidak menjadi bola liar. Menurut dia, pengungkapan perkara membutuhkan proses panjang karena penyidik harus mengumpulkan bukti dan menggali keterangan dari berbagai pihak.
‎”Jangan sampai informasi menjadi bola liar. Tidak mudah mengungkap suatu perkara. Kadang ada orang yang mengetahui sesuatu, tetapi tidak menyampaikan secara terus terang. Karena itu, kita harus mencari dan mendalaminya. Kita juga tidak boleh memaksa orang,” ujarnya.
Tacoy menegaskan bahwa hak saksi maupun tersangka harus tetap dilindungi. Ia mengingatkan bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Ia juga memperingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak yang mencatut namanya atau institusi kejaksaan untuk meminta proyek maupun menawarkan jasa pengurusan perkara.
Tacoy mengaku telah menyurati Gubernur Maluku Utara agar tidak ada pihak yang menggunakan nama dirinya maupun Kejati untuk kepentingan pribadi.
‎Kini, pekerjaan rumah penyidik bukan sekadar memeriksa dokumen dan meminta keterangan saksi. Yang lebih penting adalah membuka secara terang penggunaan dana hibah Rp 12 miliar tersebut.
Penyidikan ini akan menjadi ujian bagi Kejati Maluku Utara untuk membuktikan bahwa penanganan dugaan korupsi dana hibah KONI tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi benar-benar mampu mengungkap fakta dan pertanggungjawaban hukum.
Tinggalkan Balasan