Proyek Air Baku Rp 7,2 Miliar di Haltim Mangrak, PPK BWS Dilaporkan Ke Kejati Malut
HALTIM – Proyek Pembangunan Sumber Air Tanah dan Air Baku di Desa Waijoi, Saolat, dan Jiko Moi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), senilai Rp 7,2 miliar lebih kini menjadi sorotan serius.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 tersebut diduga mangkrak dan belum memberikan manfaat air bersih bagi masyarakat hingga 2026.
Pengacara LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Maluku Utara, Suriyadi Hamisi, resmi melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Edi Sukirman, ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Proyek dengan nomor kontrak HK.02.01/ATB/PUPA/MUG-02/2022 tertanggal 10 Januari 2022 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp 7.224.844.000, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV ASA Masyara Madani.
Suriyadi mengatakan, laporan tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan pemantauan dan investigasi lapangan bersama masyarakat setempat.
“Kami menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam pelaksanaan proyek ini. Anggarannya mencapai Rp 7,2 miliar lebih, tetapi sampai sekarang masyarakat di tiga desa belum menikmati manfaat air bersih sebagaimana tujuan pembangunan proyek tersebut,”kata Suryadi, Rabu (11/11/2026).
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan kembali bak penampung air yang disebut telah dibangun Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sekitar 15 tahun lalu.
Proyek Air Baku Rp 7,2 Miliar di Haltim yang mangrak (Dok/istimewa)
Bak penampung di Desa Waijoi, Saolat, dan Jiko Moi tersebut diduga hanya dilakukan pengecatan ulang menggunakan warna biru sehingga seolah-olah merupakan bangunan baru hasil pekerjaan proyek tahun 2022.
“Ini yang harus dibuka secara terang-benderang. Kami menduga ada bangunan lama yang hanya dicat ulang, tetapi seolah-olah menjadi hasil pekerjaan baru. Karena itu, kami meminta Kejati memeriksa dokumen kontrak dan mencocokkannya langsung dengan kondisi fisik di lapangan,” katannya.
Selain itu, sejumlah pipa yang didatangkan untuk pekerjaan proyek dilaporkan tergeletak dan mengalami kerusakan di pinggir jalan. Instalasi pipa juga diduga tidak terpasang sesuai ketentuan teknis pekerjaan konstruksi.
Bahkan, jembatan pipa penghubung dari bak intake menuju bak reservoir mini dilaporkan mengalami kerusakan berat dan terbengkalai setelah diduga terdampak aktivitas alat berat perusahaan yang melintasi jalan tersebut.
Ironisnya, meskipun anggaran lebih dari Rp 7,2 miliar telah dialokasikan, masyarakat di tiga desa tersebut hingga kini disebut belum menikmati manfaat layanan air bersih dari proyek dimaksud.
Suriyadi juga menyoroti keberadaan tujuh bak mini atau panel tank dan satu bak reservoir induk yang berdasarkan pemantauan pelapor diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Pada bangunan reservoir induk yang diperkirakan memiliki volume sekitar 630,31 meter kubik, ditemukan dugaan pekerjaan finishing bagian dalam yang belum diselesaikan, termasuk plesteran, acian, dan waterproofing.
Pelapor juga mempertanyakan sistem intake yang dinilai masih terbuka sehingga berpotensi tercemar sampah, rumput, dan kotoran lainnya.
“Kami tidak ingin uang negara yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan dan instalasi yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Proyek air bersih seharusnya menjawab kebutuhan rakyat, bukan justru meninggalkan persoalan,”ujarnya.
Melalui laporan tersebut, Suriyadi meminta Kejati Maluku Utara segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa PPK Edi Sukirman dan Direktur CV ASA Masyara Madani selaku pelaksana proyek.
Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan yang disebut dalam laporan, dipanggil untuk dimintai keterangan.
Selain dugaan penyimpangan pekerjaan, aparat penegak hukum diminta mengusut kerusakan aset negara berupa jaringan pipa dan instalasi air bersih yang diduga terdampak aktivitas kendaraan serta alat berat perusahaan di sekitar lokasi proyek.
“Kami meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan secara profesional, menghitung potensi kerugian negara melalui lembaga berwenang, dan menindak siapa pun yang terbukti terlibat. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan hukum,”tegasnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi penggunaan uang rakyat. Proyek yang seharusnya menjadi solusi kebutuhan air bersih masyarakat justru diduga belum memberikan manfaat yang dijanjikan.
Publik kini menunggu langkah konkret Kejati Maluku Utara untuk mengungkap fakta di balik proyek bernilai Rp 7,2 miliar tersebut.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum.
Tinggalkan Balasan