Kejati Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan DPRD, Puluhan Pejabat Sudah Diperiksa
TERNATE – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019 – 2024.
Langkah penetapan tersangka tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.
Penyidik mengaku telah mengantongi sejumlah alat bukti yang dinilai cukup untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, seluruh dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan penyidik telah diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit kerugian negara.Hasil audit itu nantinya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan gelar perkara sekaligus menetapkan tersangka.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Utara, Jendra Firdaus, menegaskan pihaknya ingin agar proses penanganan kasus tersebut segera dituntaskan.
“Hasil audit kita tidak berwenang menentukan. Tapi yang jelas kita ingin perkara ini cepat selesai, termasuk yang berkaitan dengan DPRD,” kata Jendra saat di konfirmasi, Senin (8/6/2026).
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat aktif hingga mantan pejabat yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran tunjangan DPRD.
Mereka yang telah di periksa antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Ketua DPRD Maluku Utara periode 2019 – 2024 Kuntu Daud, mantan Sekretaris Dewan Abubakar Abdullah, serta pejabat Maluku Utara.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat penting tersebut memperkuat dugaan bahwa penyidik tengah menelusuri secara mendalam aliran anggaran dan mekanisme pencairan tunjangan yang diduga bermasalah.
Dengan telah dikantonginya alat bukti serta menunggu hasil audit kerugian negara, publik kini menanti langkah tegas Kejati Maluku Utara dalam mengumumkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang menjadi sorotan masyarakat tersebut.
Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara ini menjadi salah satu perkara besar yang tengah ditangani Kejati Malut dan diperkirakan akan memasuki babak baru dalam waktu dekat.
Tinggalkan Balasan