Kemenko Kumham Imipas Kunjungi Kejati Malut, Bahas Sinkronisasi Agenda Pembangunan Nasional
TERNATE – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Aula Falalamo Kejati Malut, Kamis (11/6/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi dan koordinasi agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara.
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Matulessy, mengatakan, Kemenko Kumham Imipas memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Menurutnya, lembaga tersebut juga bertugas memberikan dukungan dan koordinasi terhadap pelaksanaan inisiatif kebijakan yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional serta penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.
“Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan isu maupun agenda pembangunan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,” ujar Matulessy.
Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga berperan dalam pengelolaan dan penanganan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan agenda pembangunan nasional pada sektor tersebut.
Dalam kunjungan itu, rombongan Kemenko Kumham Imipas yang terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah, khususnya terkait penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan di Maluku Utara.
Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas berbagai isu strategis serta langkah – langkah koordinatif guna memastikan program dan kebijakan nasional dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan