UPP Jailolo Gandeng DPRD dan Pemda Matangkan Rencana Induk Pelabuhan
HALBAR – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jailolo mulai mengonsolidasikan kebutuhan ruang Pelabuhan Jailolo sebagai langkah awal penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang akan disusun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar di Kantor UPP Kelas III Jailolo, Rabu (4/6/2026), dengan melibatkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat, pimpinan DPRD Halmahera Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Halmahera Barat Ibnu Saud Kadim, Wakil Ketua II DPRD Herman Sidete, dan Ketua Komisi III DPRD Halbar Hardi Hayun.
Kepala UPP Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, mengatakan agenda utama rapat adalah membahas kebutuhan ruang Pelabuhan Jailolo yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan.
Menurutnya, dokumen tersebut akan memuat rencana ruang sisi laut dan ruang sisi darat yang nantinya ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan serta menjadi acuan pengembangan pelabuhan dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
“Rapat ini merupakan langkah awal untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait. Selanjutnya hasil pembahasan akan didiskusikan bersama Bupati Halmahera Barat selaku kepala daerah dan unsur pemangku kepentingan lainnya,” kata Rosihan.
Ia menjelaskan, penyusunan RIP menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Jailolo agar mampu menjawab kebutuhan transportasi laut dan pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Barat, Bustamin, menyatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan RIP Pelabuhan Jailolo maupun Pelabuhan Kedi.
“Sebagai instansi teknis, Dinas Perhubungan bersama Pemerintah Daerah sangat mendukung program Kementerian Perhubungan. Kami juga mendukung pengembangan pelabuhan di Halmahera Barat demi meningkatkan pelayanan pelayaran kepada masyarakat,” ujarnya.
Bustamin berharap program pengembangan kedua pelabuhan tersebut dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat konektivitas dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Semoga kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Halmahera Barat dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan