Harta Bendahara DPRD Malut Disorot Publik, Rumah Mewah dan LHKPN Rusmala Jadi Perbincangan

Rumah mewahmilik Rusmala Abd Rachman, Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Yasim Mujair/Kierahapost.com)

TERNATE – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rusmala Abd Rachman, Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sorotan terhadap rumah mewah miliknya di tengah penyelidikan dugaan korupsi tunjangan operasional dan rumah tangga anggota DPRD Malut periode 2019–2024.

‎Data pada laman resmi LHKPN menunjukkan bahwa Rusmala melaporkan kekayaannya melalui dua kategori laporan berbeda. Pertama, laporan periodik per 31 Desember 2024 dengan total harta sebesar Rp 2.197.800.000.

‎Laporan kedua berstatus Khusus, Awal Menjabat pada 1 Februari 2024 dengan nilai kekayaan Rp 2.199.500.000.

‎Kedua laporan ini mencerminkan kepatuhan Rusmala dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sebagaimana diatur bagi penyelenggara negara, terutama pejabat yang menangani pengelolaan anggaran daerah.

‎Namun publik belakangan menyoroti kemunculan rumah mewah yang dikaitkan dengan Rusmala di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah.

‎Rumah dua lantai berdesain modern minimalis dengan dominasi cat putih itu tampak mencolok di kawasan permukiman padat.

Pantauan KierahaPost.com menunjukkan bangunan tersebut memicu perhatian warga karena tampilannya yang megah dan berbeda dari rumah sekitar.

Sorotan semakin menguat setelah nama Rusmala disebut dalam penyelidikan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terkait dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan operasional dan rumah tangga anggota DPRD Malut, yang mencapai Rp 60 juta per bulan untuk setiap anggota dewan.

‎Asisten Pidana Khusus Kejati Malut, Fajar Haryowimbuko, membenarkan bahwa Rusmala telah diperiksa penyidik.

‎“Bendahara Sekretariat DPRD Malut, Rusmala Abdurahman, sudah dimintai keterangan. Kayaknya minggu lalu,” kata Fajar baru-baru ini.

‎Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Rusmala merupakan bagian dari pendalaman penyidik terkait dugaan penyimpangan anggaran yang melekat pada Sekretariat DPRD Malut.

‎Kasus dugaan penyimpangan tunjangan operasional dan rumah tangga ini menjadi salah satu isu paling disorot publik tahun ini, mengingat besarnya nilai anggaran serta keterlibatan pejabat strategis dalam struktur Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!