Sekwan Halbar Buka Suara Usai Dilaporkan IDI: “Ini Kritik Pelayanan RSUD, Bukan Serangan ke Dokter”
HALBAR – Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Barat, M Syarif Ali, akhirnya buka suara secara rinci usai dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku Utara ke aparat kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik terhadap sejumlah dokter RSUD Jailolo.
Dalam klarifikasi resminya, Syarif menegaskan, seluruh pernyataannya semata-mata merupakan bentuk kritik terhadap pelayanan publik, bukan serangan pribadi terhadap profesi dokter.
Polemik yang mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp internal DPRD Halmahera Barat kini memasuki babak baru. M Syarif Ali menegaskan dirinya tidak pernah memiliki niat menghina ataupun merendahkan profesi tenaga medis.
Menurut Syarif, percakapan yang kini menjadi sorotan publik itu lahir dari banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo, mulai dari persoalan kedisiplinan, keterbatasan fasilitas, hingga manajemen rumah sakit yang dinilai belum optimal.
“Sebagai pejabat publik yang setiap saat mendengar aspirasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Jailolo, tentu tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang terus disampaikan masyarakat,” ujar Syarif dalam pernyataan tertulisnya, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, pernyataan yang disampaikannya di grup WhatsApp anggota DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif, terutama dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) RSUD Jailolo yang telah dibentuk DPRD Halmahera Barat.
“Pernyataan yang saya sampaikan pada dasarnya merupakan bentuk kritik, keprihatinan, dan kekecewaan terhadap kondisi pelayanan publik di sektor kesehatan, bukan serangan pribadi terhadap dokter tertentu,” tegasnya.
Syarif juga menyoroti konteks ruang komunikasi tempat percakapan itu berlangsung. Ia menegaskan grup WhatsApp tersebut bersifat tertutup dan hanya diperuntukkan bagi internal anggota DPRD.Menurut dia, penyebaran tangkapan layar percakapan ke ruang publik sama sekali berada di luar kendalinya.
“Percakapan tersebut terjadi dalam forum WhatsApp internal anggota DPRD yang bersifat terbatas. Saya tidak pernah memiliki niat untuk menyebarluaskan percakapan tersebut kepada publik,” katanya.
Meski demikian, Syarif mengakui penggunaan kata-kata keras dalam percakapan tersebut dipengaruhi situasi emosional akibat rasa kecewa terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang terus berulang.
Namun ia menegaskan, tidak ada satu pun nama individu dokter yang disebut secara spesifik dalam percakapannya.
“Kata-kata itu muncul dalam situasi emosional karena kekecewaan mendalam atas persoalan yang berulang kali dikeluhkan masyarakat. Tapi saya tidak pernah bermaksud menghina profesi dokter secara keseluruhan,” ujarnya.
Syarif juga menegaskan dirinya tetap menghormati profesi dokter sebagai pekerjaan mulia yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan besar, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan seperti Halmahera Barat.
Akan tetapi, menurutnya, penghormatan terhadap profesi medis tidak boleh menutup ruang kritik terhadap pelayanan publik.
“Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pelayanan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah demi mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Terkait laporan resmi yang telah dilayangkan IDI Wilayah Maluku Utara ke pihak kepolisian, Syarif menyatakan siap bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
Ia mengaku akan memenuhi panggilan aparat penegak hukum apabila diperlukan dan percaya proses tersebut akan berjalan secara objektif dan adil.
Di akhir klarifikasinya, Syarif mengajak semua pihak agar tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan yang justru mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo.
“Saya berharap persoalan ini tidak mengalihkan perhatian publik dari substansi utama yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo agar masyarakat Halmahera Barat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, profesional, disiplin, manusiawi, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Polemik antara Sekretaris DPRD Halmahera Barat dan IDI Maluku Utara kini menjadi perhatian publik. Banyak pihak berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan evaluasi bersama demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat di Halmahera Barat.
Tinggalkan Balasan