Kapolda Maluku Utara Tekan Pengangguran Lewat Poliran
TERNATE – Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman tancap gas mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), salah satu program Quick Wins Kapolri.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, membuka peluang kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi di Maluku Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate, Kamis (22/10/2026), dengan dihadiri Kepala BPVP Ternate Eka Cahyana Adi,Direktur Samapta Polda Maluku Utara, Direktur Binmas Polda Maluku Utara, Kepala SPN Polda Maluku Utara, serta sejumlah peserta pelatihan.
Kapolda Maluku Utara menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari lembaga pelatihan, dunia usaha, dunia industri, hingga Kepolisian, untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing, memperoleh pekerjaan, maupun membangun usaha secara mandiri.
“Kita perlu membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan Kepolisian. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat,” tegas Kapolda.
Ia juga mengingatkan, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lingkungan yang aman dan produktif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas usaha serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
Kapolda turut mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pencegahan persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi muda dan menghambat produktivitas.
“Masyarakat yang aman dan kondisi ekonomi yang baik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, produktif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPVP Ternate Eka Cahyana Adi menjelaskan bahwa lembaganya memiliki mandat meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan vokasi dan produktivitas.
Ia menyebut kebutuhan dunia kerja terus berubah sehingga pelatihan harus menyesuaikan perkembangan zaman, kebutuhan industri, serta potensi daerah.
BPVP Ternate juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Kepolisian, untuk menyelenggarakan pelatihan di sejumlah bidang, seperti pertanian, budidaya, kuliner, dan keterampilan lainnya. Program tersebut juga dapat diarahkan kepada masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pelatihan, lanjutnya, tidak harus selalu dilaksanakan di balai. Pelaksanaan dapat dilakukan secara fleksibel melalui pelatihan di lokasi masyarakat atau tempat kerja, sehingga akses peningkatan keterampilan bisa menjangkau lebih banyak warga di kabupaten dan kota di Maluku Utara.
“Untuk wilayah Maluku Utara, kami siap mendukung pelaksanaan pelatihan di berbagai kabupaten dan kota. Pelatihan dapat dilaksanakan secara fleksibel, termasuk melalui metode pelatihan di lokasi atau tempat kerja,” ungkap Eka.
Melalui program Poliran, Kapolda Maluku Utara berharap sinergi dengan BPVP Ternate dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi berlanjut pada upaya nyata meningkatkan keterampilan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta seluruh komponen masyarakat harus bersama-sama mengambil peran. Mari kita manfaatkan potensi yang dimiliki Maluku Utara dengan sebaik-baiknya. Kita dorong masyarakat agar semakin terampil, mandiri, dan mampu bersaing, sehingga pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Program Poliran diharapkan menjadi salah satu langkah kolaboratif untuk mendorong tenaga kerja lokal lebih kompeten, memperkuat kewirausahaan, serta menciptakan masyarakat Maluku Utara yang aman, produktif, dan mandiri secara ekonomi.
Tinggalkan Balasan